spot_img
Jumat, April 26, 2024
spot_img

PKS Menolak Duet Prabowo-Jokowi untuk Pilpres 2024!

KNews.id- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik dukungan Sekretariat Bersama (Sekber) agar Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden di Pemilu 2024 dengan didampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai wakil. Bagi PKS, dukungan ini terlalu dipaksakan.

PKS pun juga menilai Jokowi juga seharusnya menyatakan dengan tegas tak akan maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden di 2024 nanti. Sebab, PKS menilai regenerasi kepemimpinan 2024 tetap berjalan demi menjaga kesehatan demokrasi Indonesia.

- Advertisement -

“Masih banyak tokoh-tokoh bangsa yang kredibel dan layak memimpin Indonesia,” kata juru bicara PKS Pipin Sopian dalam keterangan tertulis, Sabtu, 23 April.

Menurut dia, masyarakat menginginkan pemimpin baru yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Khususnya dalam menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

- Advertisement -

Sebelumnya, sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan dirinya sebagai Sekber Prabowo-Jokowi mendorong Jokowi maju sebagai calon wakil presiden di 2024 mendampingi Prabowo. Alasannya karena Indonesia dinilai menunjukkan kemajuan di periode kedua Jokowi.

PKS meminta wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode juga harus diakhiri. Partai ini juga menilai wacana tiga periode dipaksakan, di tengah berbagai kebijakan pemerintah saat ini yang membuat masyarakat kian sulit.

- Advertisement -

Mulai dari kenaikan harga BBM, minyak goreng, kenaikan pajak hingga adanya rencana menaikkan tarif listrik dan LPG 3 kg. “Wacana memperpanjang jabatan presiden tiga periode harus endgame atau berakhir pada 2024.” kata dia.

Terakhir, PKS juga menyoroti sejumlah kebijakan lain yang bermasalah, misalnya memaksakan memindakan Ibu Kota Negara (IKN). Pemerintah bersama DPR. kata dia, tampak tidak empati dan tidak memiliki skala prioritas pembangunan.

Mega proyek pemindahan IKN dinilai dipaksakan untuk dikerjakan di tengah pandemi dan utang pemerintah yang kian membengkak. Per Maret 2022, utang pemerintah telah menyentuh Rp 7.052 triliun,” kata Pipin. (AHM/tmpo)

Berita Lainnya

Direkomendasikan

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti

Terpopuler

Terkini