KNews.id – Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah mengatakan Fraksi PKB DPR mengusulkan Wakil Ketua Komisi VIII Diah Pitaloka untuk menjadi ketua panitia khusus angket pengawasan haji atau pansus haji.
“Bu Diah memiliki pengetahuan mendalam tentang carut marutnya pelaksanaan haji dan ia memiliki kapasitas dan integritas untuk jadi pimpinan pansus,” kata Luluk saat dihubungi melalui Whatsapp pada Kamis, 11 Juli 2024
Luluk menyebut Diah merupakan seorang pejuang yang memiliki misi untuk memperbaiki penyelenggaraan haji ke depan menjadi lebih baik dan akuntabel. Diah juga memiliki komunikasi yang luwes sehingga akan memudahkan kerja tim pansus.
“Dan secara politik beliau dari fraksi terbesar di DPR RI. Sudah klop lah,” ujar Luluk. Diah merupakan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI. Fraksi PDIP adalah fraksi terbesar di DPR.
DPR telah resmi mengesahkan pansus haji. Sebelumnya anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, membacakan pertimbangan alasan dibentuknya pansus haji. Dia mengatakan ada 35 anggota DPR dari lebih dua fraksi yang menandatangani pembentukan pansus haji ini.
Selly mengatakan adanya indikasi penyalahgunaan kuota haji tambahan oleh pemerintah menjadi dasar pembentukan pansus. Ia mengatakan penatapan dan pembagian kuota haji tambahan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terutama pada Pasal 64 ayat 2. Dalam pasal itu disebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia.
“Sehingga keputusan Menteri Agama RI Nomor 118 Tahun 2024 bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak sesuai hasil kesimpulan rapat panja antara Komisi VIII dengan Menteri Agama terkait penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH),” ujar Selly.
