spot_img
Selasa, Juli 16, 2024
spot_img

PKB dan PPP Mengusulkan Sandiaga Uno Untuk Maju ke Pilkada 2024

KNews.id –  Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan isu seputar Ibu Kota Nusantara atau IKN hingga ekonomi masyarakat perlu menjadi pertimbangan kader partai politik sebelum mengambil peluang maju di pemilihan gubernur Jakarta atau Pilgub Jakarta.

Pria yang akrab disapa Sandi ini mengatakan hal itu menjawab dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengusulkan namanya untuk maju di pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024.

- Advertisement -

“Kalau DKI, misalnya, isunya dengan pemerintahan IKN apa saja, terobosan-terobosan apa saja yang harus dilakukan untuk bisa menggerakkan ekonomi masyarakat,” kata dia usai menghadiri rapat internal di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Sandiaga menuturkan tugas seorang kader untuk maju di Pilkada Serentak 2024 perlu dipikirkan secara saksama oleh pimpinan parpol, mengingat kontestasi tersebut merupakan lanjutan dari pemilu presiden (pilpres) dan pemilu anggota legislatif (pileg) yang baru saja bergulir.

Menurut dia, pimpinan parpol juga perlu melihat kekuatan survei dari kader yang ditugaskan serta mengamati dengan cermat isu yang muncul di daerah pemilihan. Sandi mengaku belum menerima surat penugasan resmi dari PPP untuk maju di Pilkada 2024.

“Ya, penugasan secara resmi belum diterima per hari ini. Tentunya komunikasinya masih sangat informal. Saya sebagai seorang kader, tentunya nanti akan menunggu tugasnya sebagai apa,” katanya.

- Advertisement -

PKB Usulkan Sandiaga di Pilgub Jabar

Sebelumnya, PKB mempertimbangkan mengusung Sandiaga sebagai calon gubernur dalam Pilgub Jabar. Sandiaga akan bersaing dengan kader-kader internal PKB seperti Cucun Ahmad Syamsurijal dan Syaiful Huda yang juga berpeluang diusung.

“Aspirasi dari sebagian masyarakat Jawa Barat dan beberapa kader PKB untuk mengajak Pak Sandiaga Uno menjadi calon gubernur Jawa Barat,” kata Jazilul di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat pada Selasa malam, 2 Juli 2024.

Jazilul menyebutkan alasan mempertimbangkan nama Sandiaga karena ibu Menteri Pariwisata itu berasal dari Jabar. Selain itu, Sandiaga diklaim cukup populer karena anak muda di Jabar dinamis. Jazilul menilai Sandiaga cukup gesit jika dibandingkan dengan calon lain. Namun dia mengatakan hal itu perlu dijajaki lebih jauh karena pilkada ini memiliki kerumitan sendiri.

Suara PKB di Jabar masih membutuhkan dukungan dari partai lain sehingga harus melakukan koalisi. Kerumitan yang dia maksud adalah mencari pasangan. Komunikasi dengan partai lain untuk pencalonan itu disebut masih cair.

“PKB di Jawa Barat tidak bisa mengusung sendiri sehingga membutuhkan komunikasi dengan partai koalisi. Setidaknya PKS meski belum dirembuk secara resmi,” tuturnya.

PPP Sambut Usulan PKB Usung Sandiaga

Adapun Ketua DPP PPP Achmad Baidowi merespons positif wacana Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung Sandiaga Uno dalam Pilgub Jawa Barat. Dia berterima kasih atas gagasan PKB tersebut.

“Itu menunjukkan bahwa kader PPP laku di mana-mana. Tentunya kami berbangga diri dan berbahagia,” kata politikus yang akrab disapa Awiek ini di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2024.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR ini menyebutkan minat PKB mendukung Sandiaga adalah hal wajar. Dia mengungkit soal pengalaman Sandiaga yang pernah maju di Jakarta mendampingi Anies Baswedan pada 2017. Dia juga menyinggung peran Sandiaga sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.

“Tentu jejak elektoral itu akan dicatat. Terekam dalam memori publik,” ujarnya.

Awiek menegaskan PPP belum memberikan rekomendasi kepada Sandiaga untuk maju dalam Pilgub Jabar. Meski begitu, Awiek menuturkan PPP terbuka berkoalisi dengan parpol lain dalam mengusung Sandiaga.

Dia mengatakan partainya masih mempertimbangkan persyaratan yang harus dipenuhi. Dia menjabarkan gabungan kursi PPP dan PKB di DPRD Jabar belum mencapai 20 persen berdasarkan hasil Pemilu 2024. Padahal, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada menyebutkan hanya parpol atau gabungan parpol dengan minimal 20 persen dari total kursi di DPRD yang bisa mencalonkan kepala daerah.

“Bukan hanya berhenti soal figur, tetapi juga bangunan koalisi untuk mencapai 20 persen kursi DPRD. Itu yang penting. Jangan orangnya ada, kendaraan tidak ada,” ucapnya.

(Zs/tmp)

Berita Lainnya

Direkomendasikan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti

Terpopuler

Terkini