Oleh: Abdurrahman Syebubakar, Institute for Democracy Education
KNews.id- Di tangan pemimpin plastik, kompas bangsa Indonesia melenceng jauh dari tujuan bernegara, guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam bingkai keadilan sosial. Amanat reformasi, yang menubuatkan demokratisasi, penegakan supremasi hukum, dan pemberantasan KKN, pun dikorupsi. Tak ayal, keadaan Indonesia saat ini jungkir balik, compang-camping dalam banyak hal. Nyaris tidak ada yang luput dari pembusukan politik pemimpin plastik.
Salah satu puncak pembusukannya, “arus deintelektualisasi” yang sangat deras disertai pengkhianatan kaum intelektual, yang telah merobohkan marwah dan integritas ilmiah dunia perguruan tinggi. Obral gelar kehormatan akademik kepada para politikus dan pejabat tinggi negara menjadi tradisi (sebagian) kalangan kampus.
Contoh paling mutakhir, tanpa rekam jejak akademik dan karya ilmiah, Megawati menerima gelar profesor kehormatan bidang kepemimpinan strategis dari Universitas Pertahanan. Alih-alih memiliki prestasi luar biasa dalam bidangnya, Megawati justru menorehkan tinta hitam di atas lembaran sejarah politik Indonesia. PDIP, di bawah kemimpinannya, telah melahirkan banyak koruptor dan “onggokan sampah pemimpin plastik,” yang menjadi sumber segala masalah di Indonesia.
Kerusakan demi kerusakan terus dipertontonkan oleh pemimpin plastik, dan menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Pasalnya, pemimpin serba minus ini dilahirkan dan dibesarkan demokrasi palsu, di bawah cengkraman oligarki dan tekanan mentalitas feodal. Ia tidak saja defisit wawasan kebangsaan dan kenegaraan, tetapi juga terhalang cahaya kebenaran dan keadilan.
Untuk itu, dibutuhkan skenario penyelamatan Indonesia dari keterpurukan yang makin dalam, dengan menghadirkan pemimpin otentik. Sebagai anti-tesis pemimpin plastik, tipe pemimpin ini lekat dengan kesejatian karakter intelektual dan moral. Ia mengutamakan isi daripada kemasan yang penuh rekayasa, dan mampu menerjemahkan pikiran-pikiran besarnya ke dalam pilihan kebijakan.
Mungkin tidak ada sosok yang secara sempurna memenuhi atribut pemimpin otentik. Namun, paling tidak, rakyat Indonesia berhak dipimpin oleh figur yang tidak terlalu berjarak dari kualitas tipe pemimpin ideal ini.
Lantas, apa yang harus dilakukan untuk cipta pra-kondisi munculnya pemimpin otentik dalam kontestasi elektoral 2024 mendatang, sekaligus mencegah kembalinya tipe pemimpin plastik beserta anasir-anasir turunannya?
Pada level sistem, dibutuhkan keberanian politik untuk meninggalkan demokrasi palsu, menuju “demokrasi substantif” yang egaliter, meritokratis dan sarat dengan nafas keadilan. Dan hijrah politik ini menuntut kesadaran rakyat, terutama kaum intelektual dan kelas menengah, mengambil peran dan tanggungjawab moral sebagai kelompok penekan (pressure group) dalam proses perubahan radikal.
Selanjutnya, dalam menilai calon pemimpin, rakyat harus keluar dari jebakan realisme politik yang bergantung secara mutlak pada tiga variabel popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas. Dalam banyak kasus, tiga variabel politik ini dapat dimanipulasi melalui “proyek pencitraan” secara instan.
Dengan pendekatan idealisme politik, saya mengajukan dua variabel penting, yaitu “kebutuhan politik” dan “kredibilitas politik”, untuk mengeksplorasi aspek kapasitas, visi, dan integritas (calon) pemimpin, yang selama ini luput dari perhatian publik.
Variabel kebutuhan politik (political desirability) membantu kita dalam memetakan tantangan utama pembangunan. Dari hasil pemetaan ini, potensi calon pemimpin dapat disandingkan dengan tantangan yang ada, kemudian diantara para calon pemimpin diperbandingkan secara relatif.
Harus dipahami, tantangan utama pembangunan yang kita hadapi bukan pada aspek teknis-teknokratis, tetapi lebih soal sistem politik ekstraktif. Sistem politik yang tidak sehat ini bersekongkol dengan pony capitalism (kapitalisme palsu), meminjam istilah Joseph Stiglitz (2015). Hasil persilangannya menjadi lahan subur oligarki – pola persongkolan jahat antara penguasa dan pemodal, untuk menguasai sumberdaya negara.
Seperti yang diungkap Jeffrey Winters, seorang Indonesianis asal AS, para pemodal (oligark) lah yang paling berkuasa di Indonesia karena memiliki uang yang lentur dan serbaguna. Uang yang mereka miliki dapat dimanisfestasikan ke dalam bentuk kekuasaan lainnya, seperti jual beli jabatan dan produk hukum-politik. Para oligark ini sangat ekstraktif, menguasai dan membiayai partai politik, media massa, perguruan tinggi, think-tank, ormas, lembaga keagamaan, dan lain lain.
Monopoli penguasaan sumberdaya ekonomi dan politik berakibat pada meningkatnya ketimpangan dan kemiskinan multidimensi (sosial, ekonomi dan politik). Ketiga aspek ketimpangan dan kemiskinan ini saling mempengaruhi secara negatif, seperti lingkaran setan.
Alhasil, dari waktu ke waktu, yang terjadi bukan berkurangnya tingkat kemiskinan dan ketimpangan, tetapi pemiskinan dan peminggiran rakyat kecil. Ratusan juta penduduk miskin dan tidak mampu makin menderita dengan kondisi ketimpangan yang sangat akut, di mana segelintir orang super kaya menguasai kekayaan negara hampir secara mutlak. Rakyat kecil makin tidak berdaya di hadapan para pengambil kebijakan dan pemodal, dan makin tersisih dari proses politik.
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, yang bermuara pada sistem dan pilihan kebijakan korup, dibutuhkan pemimpin yang tidak saja kompeten pada tataran operasional. Tetapi yang jauh lebih penting, memiliki visi alternatif, dan mampu menerjemahkan visi tersebut ke dalam pilihan kebijakan yang tepat.
Selain itu, ia mempunyai tekad kuat untuk membongkar sistem ekstraktif yang tidak berkeadilan, dan melawan anasir-anasir jahat di balik sistem tersebut. Dan mampu memandu rakyat meninggalkan sistem politik ektsraktif menuju demokrasi sosial dan pendekatan pembangunan manusia, yang menempatkan rakyat sebagai agen pembangunan.
Namun, pertimbangan kebutuhan politik tidak cukup untuk membangun pra-kondisi lahirnya pemimpin otentik, kecuali dibarengi pelacakan kredibilitas politik (political credibility). Variabel ini membantu kita untuk menelisik “rekam jejak” calon pemimpin dan kelompok di sekitarnya, termasuk parpol pengusung.
Pemimpin yang sarat catatan negatif, dikelilingi para pemburu rente, dan didukung parpol sarang koruptor, tidak mungkin memiliki keberanian politik melawan arus. Besar kemungkinan terseret arus, bahkan menjadi pelaku utama praktik kebijakan korup yang menyengsarakan rakyat.
Sebaliknya, pemimpin otentik tidak memiliki beban melawan arus, betapapun kuatnya arus tersebut. Sebab, ia tidak terjerat catatan negatif, dan bisa menjaga jarak dari para politikus busuk dan pialang politik.
Dengan keseimbangan antara pendekatan idealisme dan realisme politik, diharapkan akan tampil, di atas pentas politik Indonesia, sosok yang paling dekat dengan tipe pemimpin otentik. (AHM/bcra)
For a Better Indonesia
