KNews.id- Sebuah informasi soal lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia mendadak heboh dan mendapat kecaman dari publik, hal itu lantaran perusahaan tersebut menjadikan bahasa China sebagai syarat wajib kerja.
Berdasarkan laporan Gelora, lowongan pekerjaan itu dibagikan oleh perusahaan PT Kobexindo Cement (KC). Setelah marak dibicarakan di media sosial, sejumlah dewan perwakilan rakyat setempat pun angkat bicara. Salah satunya, Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Agusriansyah Ridwan.
Akal-akalan Belaka, Biar TKA dapat Kerja di Perusahaan Tersebut
Pihaknya mengecam persyaratan yang di luar nalar tersebut. Menurut Agusriansyah, syarat lowongan kerja yang dibuat oleh PT Kobexindo hanyalah akal-akalan pihak perusahaan belaka.
Maksud dan tujuannya, tak lain untuk menyingkirkan tenaga kerja lokal, agar bisa mendatangkan tenaga kerja asing (TKA) asal China. Oleh sebabnya, dia menegaskan bahwa persyaratan tersebut merupakan penjajahan atau imperialisme model baru di bumi pertiwi Indonesia.
“Kalau perusahan mensyaratkan tenaga kerja harus bisa bahasa Mandarin, maka ini namanya penjajahan model baru atau jenis imperialisme baru. Sama saja mereka menutup akses tenaga kerja dari Kutim untuk ikut bekerja di perusahaan itu, kalau syaratnya bahasa Mandarin. Sebab rasanya tidak akan ada tenaga kerja dengan kelas operator, bisa bahasa Mandarin,” kata Agus, dalam rapat dengar pendapat yang digelar pada Rabu, 9 Juni.
Politikus PKS ini mengatakan, bangsa Indonesia, khususnya daerah Kutai Timur, sebenarnya menyambut baik kedatangan para investor, dengan harapan bisa saling menguntungkan. Salah satu caranya dengan mencari investor dengan mengelola sumber daya alam, sementara orang daerah ikut bekerja di sana.
Kendati begitu, persyaratan lowongan yang diberikan PT Kobexindo telah mengecewakan masyarakat sekitar. Apalagi lowongan yang wajib dipenuhi para pencari kerja tersebut terbilang tidak masuk akal dan berlogika terbalik.
“Kalau mungkin syaratnya bahasa Inggris, yang memang sudah menjadi bahasa internasional, itu masih masuk akal. Tapi kalau bahasa Mandarin, itu tidak masuk akal. Ini pakai logika terbalik, karena seharusnya mereka yang menyesuaikan diri, karena mereka masuk wilayah kami,” ujarnya.
“Ini jelas pelanggaran UUD 45. Memang di UU Omnibuslaw, perusahaan hanya mensyaratkan perusahaan hanya memberitahu pemerintah untuk menggunakan tenaga kerja asing, tanpa menyebut batasannya. Karena itu, mereka mengakali, dengan syarat ini, maka nantinya semua tenaga kerja perusahan ini nantinya akan didatangkan dari negara mereka, kami jadi penonton,” sambungnya.
Lembaga terkait Segera Bertindak
Pihaknya pun meminta kepada sejumlah lembaga terkait, terutama Dinas Tenaga Kerja agar tak kendor dalam masalah syarat ini. Apabila sampai kendor, bukan tidak mungkin nantinya para tenaga kerja dari Indonesia hanya jadi penonton untuk menonton pihak asing mengeruk keuntungan dari mengelola sumber daya alam daerah ini.
Di samping itu, pihaknya juga mengimbau agar Disnaker Kutim segera menyampaikan kepada PT Kobexindo untuk mengahapus rekrutmen dengan syarat bahasa Mandarin.
“Perusahaan harus tunduk pada UU. Harus sinergi dengan kearifan lokal. Kalau mau, rekrut tenaga kerja, kalau lulus, silakan dididik khusus dengan bahasan Mandarin sebelum kerja, itu yang benar,” katanya.
“Bayangkan jika eksploitasinya sudah berjalan, mengeruk kekayaan Kutim, maka juga akan terjadi penjajahan terhadap generasi muda. Terhadap peluang kerja yang dibatasi dengan berbagai argumen yang menurut saya tidak profesional,” imbuhnya. (AHM/hops)
