Oleh: Miftahul Choir, Aktivis Blok Politik Pelajar (BPP)
KNews.id- Ngaku saja, Anda itu sebetulnya tidak suka-suka amat terhadap demokrasi. Tidak sulit juga untuk membuktikannya. Pasca-demonstrasi Reformasi Dikorupsi, kita sudah kenyang dengan tindakan-tindakan lucu dari Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahannya.
Jika tidak cukup yakin bahayanya pelemahan KPK atau disahkannya UU Cipta Kerja, seharusnya pandemi Covid-19 menjadi titik balik kepercayaan kita kepada presiden dan sistem pemerintahan pasca reformasi.
Presiden Jokowi merepresentasikan kebodohan bangsa dengan tidak percaya pada ilmu pengetahuan. Presiden Jokowi merepresentasikan keberpihakkan pada kalangan 1% dibandingkan pedagang kaki lima.
Presiden Jokowi merepresentasikan negara gagal dalam menyelematkan warga. Presiden Jokowi merepresentasikan kegagalan sistem elektoral dalam menjamin partisipasi warga dalam pengambilan keputusan. Kegagalan ini sudah sistemik dan struktural, keberadaan Jokowi membuka itu semua.
Negara sudah gagal. Negara tidak hadir dan tidak mampu untuk hadir. Bahkan kehadiran solidaritas masyarakat setidaknya mampu mengisi kekosongan-kekosongan negara. Masih juga tidak tahu malu, pemerintah meminta warga untuk menyumbang dan menjadi relawan, saking semua sumber daya yang dibutuhkan telah dikorupsi.
Atas dasar itu, Blok Politik Pelajar pada editorial yang diterbitkan pekan lalu menyebut bahwa presiden serta seluruh jajarannya harus meletakkan jabatan. Sistem pemerintahan pasca reformasi memang sudah dikorupsi dan rusak sejak awal. Saatnya memulai kembali.
Namun sayangnya, masyarakat sipil sepertinya masih malu-malu untuk mendengungkan tuntutan pemecetan Jokowi. Sepertinya masih nyaman dalam gerak-gerak siaran pers, klarifikasi, dan menghantam buzzer. Masyarakat sipil menolak demokrasi prosedural, tetapi mengandalkan strategi legal-formal untuk melakukan ‘revolusi’
Cukup lucu juga sebetulnya apabila masyarkat sipil sudah berganti-ganti tagar mulai dari #MosiTidakPercaya dan #RebuildIndonesia tapi sepertinya alergi dalam membahas bagaimana cara dan strategi menurunkan presiden, apalagi membahas tawaran yang dimiliki. Masyarakat sipil juga sepertinya lebih bersimpati terhadap BEM yang termakan umpan buzzer dibandingkan demonstrasi mahasiswa telah memiliki tujuan konkrit menurunkan Jokowi.
Tentu saja tidak ada salahnya jika kelompok masyarakat sipil militan masih simpatik terhadap Presiden Jokowi. Celakanya, sejak 2019 hingga saat ini belum pernah ada perdebatan tentang mau kita apakan presiden kita yang tidak kompeten ini. Jika tidak ada perdebatan, maka tidak akan lahir gagasan masyarakat sipil yang dapat diuji dan dapat diaplikasikan.
Sangat tidak heran tidak ada gebrakan nyata meskipun jumlah terus berakumulasi sejak 2019. Ketika Myanmar, Malaysia, dan Thailand mampu memberikan guncangan terhadap rezim, masyarakat sipil Indonesia masih menyalahkan depolitisasi era Soeharto sebagai justifikasi kita belum bisa bergerak besar. Keadaan semakin parah dengan para aktivis
Kembali ke tuntutan pemecatan Presiden Jokowi, seringkali yang muncul bukanlah argumentasi, melainkan pertanyaan baru. Sudah kenyang kami dengan pertanyaan seperti “Nanti presidennya siapa?”, “Nanti bukannya bakal lebih chaos?”, “Mau presidennya Ma’aruf Amin?”.
Pertanyaan-pertanyaan yang diucapkan oleh aktivis pro-demokrasi justru merupakan penghinaan besar terhadap nilai-nilai demokrasi. Ucapan tersebut menunjukan ketidakpahaman masyarakat sipil tentang makna, esensi, dan tujuan demokrasi itu sendiri.
Saya tidak perlu mengutip Plato hingga Larry Diamond. Namun pada intinya, demokrasi substansial adalah tentang memberikan ruang kepada tiap golongan, apapun ideologinya mulai dari fasis hingga demokratis, atau seberapa bodoh gagasannya, untuk menjadi perumus dan pengambil keputusan. Demokrasi adalah memberikan pengawasan terhadap pihak yang sedang berkuasa. Demokrasi adalah melakukan koreksi atas keputusan-keputusan yang telah dibuat. Demokrasi juga memberikan kesempatan tiap individu untuk menentukan pemimpinnya dan keputusan yang dibuat.
Menjawab pertanyaan “Siapa yang akan jadi presiden?” memberikan kesan bahwa masyarakat sipil selemah itu hingga tidak mampu untuk mengusung dan memilih pemimpinnya sendiri. Meminta BPP memberi nama sebagai pemimpin juga sama artinya menganggap organisasi tersebut sebagai despostis yang dapat menunjuk pemimpin Indonesia secara sepihak.
Negara adalah arena untuk masyarakat sipil menunjukan kekuatan dan komitmennya dalam mendorong demokrasi di Indonesia. Biarkan mekanisme demokrasi yang bekerja dalam menentukan siapa pemimpin Indonesia selanjutnya. Jika pemimpinnya masih dirasa tidak tepat, silahkan koreksi dan cari pengganti lagi yang tepat. Begitu terus, sampai dirasa ditemukan sosok yang cocok. Demokratisasi memang melelahkan, silahkan kembali ke otoritarianisme jika ingin instan.
Pertanyaan selanjutnya, “Jika Jokowi turun, Ma’aruf Amin jadi presiden, memangnya mau?” masih sama dengan premis sebelumnya, silahkan lanjutkan pengkoreksian apabila MA dirasa tidak cocok menjadi presiden Indonesia. Pertanyaan ini biasanya disertai dengan kekhawatiran atas kelompok Islam yang dianggap tidak demokratis dan tidak diikutkan dalam gerakan. Lagi-lagi, ini menunjukan upaya masyarakat sipil menyempitkan dan stigmaisasi peluang kelompok Islam dalam meraih kekuasaan.
Sudah sering kita lihat bagaimana masyarakat sipil sering menganggap perjuangan membangun demokrasi adalah perjuangan mereka sendiri, sehingga tidak mau mengajak kelompok Islam atau kelompok oportunis lainnya. Ketidakmauan ini juga berasal dari kebingungan masyarakat sipil dalam merespon situasi saat ini: apakah ingin menurunkan Jokowi atau ingin membangun demokrasi? Sepertinya tidak sadar bahwa membangun demokrasi tidak bisa dimulai apabila Presiden Jokowi masih duduk di istana negara.
Selanjutnya, ada pertanyaan “Bukankah situasi akan lebih chaos jika Jokowi turun?”, tentu saja itu tidak dapat terhindarkan, akan tetapi kita sudah berada dalam situasi chaos ini sejak awal tahun 2020. Jangan lupa juga bahwa keberadaan Presiden Jokowi yang mengakibatkan ini semua terjadi. Pandemi tidak akan berakhir apabla Jokowi masih menjadi presiden. Sudah wajar juga seorang managar dipecat secara mendadak ditengah-tengah program ketika diketahui performanya buruk. Terlebih, solidaritas warga sudah menutup banyak kekosongan pemerintah.
Simpulannya, pertanyaan tersebut tidak perlu didiskusikan panjang lebar. Cukup fokus dalam memikirkan apa yang harus kita lakukan terhadap Jokowi; bagaimana memberhentikannya. Selebihnya, berilah kepercayaan pada mekanisme demokrasi untuk menentukan pemimpin dan sistem yang digunakan.
Negara dan pemerintahan sudah membusuk. Agenda reformasi sudah tidak relevan lagi, saatnya mulai dari awal kembali. Siapa pun pemimpinnya nanti, fokus kita harus ke pemecatan Jokowi sebagai representasi dari kebusukan Indonesia dan membangun kembali sistem dari awal. (AHM/bcra)
