KNews.id – Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menegaskan bahwa pengisian jabatan strategis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus sepenuhnya didasarkan pada sistem merit, bukan sebagai kompensasi politik atau akomodasi kedekatan pribadi. Menurutnya, BUMN yang didirikan dengan modal dan mengelola aset negara memiliki tanggung jawab besar untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya kepada publik.
Fernando Emas menyatakan bahwa jabatan komisaris dan direksi di perusahaan pelat merah merupakan amanah besar yang menuntut kompetensi, integritas, pengalaman, dan kepemimpinan yang mumpuni. Ia menilai sudah saatnya proses seleksi dan penempatan pejabat di BUMN mengedepankan profesionalisme dan transparansi.
“BUMN bukan tempat bagi-bagi jabatan. Sudah saatnya pengisian jabatan di BUMN sepenuhnya mengedepankan sistem merit,” ujar Fernando Emas dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/6).
Lebih lanjut, Fernando Emas mengingatkan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui bahwa orang-orang yang dipercaya memimpin perusahaan negara benar-benar memiliki kapasitas yang sesuai dengan tantangan bisnis yang dihadapi. Ia menekankan, jika penempatan pejabat dilakukan tanpa mempertimbangkan kompetensi yang memadai, maka kritik dan pertanyaan dari masyarakat adalah hal yang wajar.
“Publik berhak mengetahui bahwa orang-orang yang dipercaya memimpin perusahaan negara benar-benar memiliki kapasitas yang sesuai dengan tantangan bisnis yang dihadapi. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya kinerja perusahaan, tetapi juga uang negara, aset negara, dan kepercayaan rakyat,” tegasnya.
Direktur Rumah Politik Indonesia itu juga menyoroti status kepemilikan BUMN yang seharusnya menjadi milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik penguasa, partai politik, atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, ia mendorong agar setiap jabatan strategis diisi oleh putra-putri terbaik bangsa melalui proses yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap jabatan strategis harus diisi oleh putra-putri terbaik bangsa melalui proses yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik nepotisme maupun kepentingan sempit,” ujar Fernando Emas.
Ia menambahkan bahwa penerapan meritokrasi bukan sekadar slogan, melainkan syarat utama agar BUMN mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pengelolaan yang profesional, BUMN diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi negara.
Di akhir pernyataannya, Fernando Emas menyampaikan harapannya agar Presiden Prabowo Subianto melakukan pembenahan menyeluruh di lingkungan BUMN. Ia berharap keberadaan perusahaan plat merah benar-benar memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat Indonesia secara luas.
“Diharapkan Presiden Prabowo Subianto melakukan pembenahan BUMN dengan mengedepankan profesionalisme dan transparansi agar keberadaan perusahaan plat merah memberikan manfaat untuk negara dan masyarakat Indonesia, bukan hanya memberikan manfaat terhadap komisaris dan direksi,” pungkasnya.
