Pengamat Kebudayaan: Daripada Negara Hancur, Presiden Lebih Baik Mundur

KNews.id- Pengamat Budaya dan Kebudayaan H. Memet Hamdan menulis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengundurkan diri.

Memet meminta Jokowi mundur untuk menghindari Bangsa Indonesia dari kehancuran.

Berikut ini surat terbuka dari H. Memet Hamdan.

Kepada Yth
IR. H. Joko Widodo
Presiden N.K.R.I 2019 – 2024

Perihal : SARAN MUNDUR dari Jabatan

Dari :
H. Memet Hamdan
(Pengamat Kebudayaan dan Pembangunan)..
Tinggal di Bandung.

Untuk keakraban sebagai sesama Anak Bangsa, saya akan memanggil Pak Jokowi dengan sebutan Bung Jokowi, atau Bung.

BUNG JOKOWI, saya (dan seluruh Anak Bangsa Indonesia) sangat menghormati Bung sebagai PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA karena kami sangat menghargai Konstitusi. Presiden sebagai LEMBAGA NEGARA yang bertugas membawakan suara Negara dan Bangsa serta menjalankan tugas Tertinggi Negara Kesatuan Republik ini dan Bung ditetapkan sesuai prinsip KONSTITUSI sebagai Presiden oleh MPR dalam Sidamg Pleno DPR – MPR R.I. setelah ditetapkan K.P..U R.I. sebagai Pemenang Pemilihan Presiden tahun 2019.

SEJALAN,, sebagaimana Bung juga faham, ketika Bung berdiri dalam Tugas Jabatan, kami juga dengan jelas melihat sosok Bung sebagai seorang manusia, kami diberi tontonan nyata, simultan, Bung sebagai seorang Presiden dan Bung sebagai JOKO WIDODO

Bung Jokowi, Bung menjadi Presiden di Republik ini terpilih secara konstitusional dan telah terpilih untuk dua periode jabatan dan hari ini menginjak tahun ke 7.

BUNG JOKOEI yang saya hormati, senyatanya, pada awal Bung menjabat sebagai Presiden pada tahun 2014 saya secara pribadi sangat hormat serta menyambut Bung dengan penuh harapan, apalagi ketika mendengar dan membaca paparan Rencana Pembangunan yang Bung akan gelar, diantaranya :

1. Pembangunan infra struktur di Indonesia bagian timur, yang saya nalari untuk menyelenggarakan keseimbangan perkembangan Wilayah pembangunan serta pemerataannya.
2. Memindahkan Ibu Kota Negara untuk membatasi beban kehidupan dan Pembangunan di Pulau Jawa yang berlebihan karena konsentrasi aktifitas Pemerintahan dan dunia usaha di Pulau Jawa hususnya Jakarta
3. Memperkuat kedudukan K.P.K. sebagai Lembaga Anti Rasuah untuk Pemberantasan dan Pencegahan KORUPSI.
4. Mengedepankan prinsip EFFEKTIFITAS dan EFFISIENSI tata kelola Pemerintahan dan A.P.B.N antara lain dengan cara Perampingan Struktur Organisasi dan tidak memberikan Rangkap Jabatan kenegaraan. Hal ini yang kemudian Bung kemas dakam thema KABINET KERJA dan menyemangati semua elemen Bangsa dengan Jargon KERJA, KERJA, KERJA.
5. Mengembangkan dan memperkuat kedudukan produksi Dalam Negri, seperti diantaranya Mobil ESEMKA.

6 Mengembangkan kehidupan Dunia Usaha Kaum Pribumi terutama usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

7. Meñjaga dan meningkatkan Kualitas LINGKUNGAN HIDUP.
8. Tidak menambah HUTANG Negara
9. Menjaga kehidupan DEMOKRASI.
10. Penegakan Hukum.

Saya, selaku pribadi, pada awal perjalanan jabatan tersebut
sangat bangga dan memberi apresiasi tinggi untuk Bung Joko Widodo karena memulai langkah kerja dengan melaksanakan gagasan dan rencana kerja termaksud yang sesuai dengan kebutuhan Rakyat, dan menempatkan Rakyat sebagai Subjek Pembangunam, bukan Objek.

NAMUN DEMIKIAN, ditengah perjalanan membangun Negri di tahun kedua Masa Jabatan pertama ini nampak Bung mulai dirongrong oleh permintaan BALAS JASA para pendukung (dan para Pahlawan Kesiangan) yang *merasa dan mengaku* berperan memenangkan Bung dalam proses PILPRES 2014. SENYATANYA, sejak sa’at itu bung mulai nampak “panik dan kelimpungan*, kebingungan menghadapi tuntutan balas jasa yang demikian banyak. Disadari atau tidak, di akhir masa jabatan pertama serta sekaligus menjelang pemilihan Presiden tahun 2019, nampak jelas, beban permintaan BALAS JASA ini semakim membengkak.

Dengan keberhasilan memenangkan Pemilihan Presiden di tahun 2019, lebih nampak lagi, beban BALAS JASA ini lebih membengkak lagi, karena, sepertinya, selain Penuntut Balas jasa 2014 masih banyak yang belum dipenuhi, harus ditambah dengan Penuntut Balas Jasa 2019 yang jumlahnya, bisa dikatakan membludak.

Hal ini, sepertinya, nampak dari solusi alternstif yang Bung ambil dengan cara serabutan dan ACAK ADUT, menempatkan mereka yang berjasa itu tanpa memperhatikan aspek kompetensi, Kapasitas Menejerial, Profesionalitas, serta Pendidiksan.

Suasana ini terjadi mungkin karena Bung menempatkan mereka hanya untuk MENDIAMKAN MEREKA tapi akibatnya aspek kualifikasi ataupun kompetensi terabaikan dan akibat lainnya prinsip Effektivitas dan Effisiensi tidak tercapai. Sementara untuk para Penjasa ukuran yang digunakan adalah besaran uang dengan jumlah besar. Beredar banyak isu di masyarakat bahwa honorarium komisaris BUMN itu diatss Rp. 100 juta aetiap Bulannya.

BUNG JOKO yang saya hormati, secara prinsip organisasi dan manajemen, saya melihat dan mencatat sa’at ini terlalu banyak
terungkap fakta mengindikasikan keingkaran dan keberpalingan Bung dari niat dan idealisme Bung diawal masa jabatan (2014) yang senyatanya cerdas dan cemerlang.

Fakta lapangan yang nampak nyata sebagai pengingkaran dan keberpalingan tersebut diantaranya :

1. Utang Luar Negeri, termasuk utang BUMN, mencapai lebìh dari Rp. 12 Triliun.
2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di masa jabatan Bung sebagai Presiden tidaK pernah mencapai target 7%, bahkan ditahun 2020
   – 2,07%
3. Produksi Mobil Nasional tidak ada tealisasi.
4. Pembelian kembali Saham PT Indosat tidak ada realisasi.
5. Fakta lain, secara terinci tercatat dari pembicaraan Rakyat sebagai pengingkaran bahkan dinilai sebagai kebohongan BUNG JOKOWI
6. Punya Rp.11.000 trilyun
   2. Akan bagikan 50 juta masker
   3. Sudah beli 2 juta avigan
   4. Menangguhkan cicilan 1 tahun
   5. Pengangguran digaji
   6. Stop impor pangan
   7. Perketat investasi asing
   8. 10 jt lapangan kerja
   9. Kabinet diisi professional
   10. Tidak bagi2 jabatan
   11. Kabinet ramping
   12. Penguatan KPK
   13. Membenahi Pertamina.
   14. 3 juta lahan pertanian baru
   15. Buka Bank Tani
   16. Swasembada pangan
   17. Nikai Tukar Dollar Rp.10 rb
   18. Tidak menaikan BBM
   19. Tidak menaikan tarif TOLL
   20. Tidak impor garam
   21. Tidak impor gula
   22. Listrik murah
   23. *Anak Saya tdk tertarik Polittik*

Bung Joko, ternyata demikian bahkan terlalu banyak kenyataan yang ingkar dari pernyataan Bung diawal Masa Jabatan 2014 bahkan dalam 2 tahun pertama masa
jabatan kedua Bung, atau dalam 7 tahun perjalan Jabatan KINERJA Bung sebagai Presiden R.I. tidak memberikan tanda keberhssilan bahkan banyak kalangan yang khawatir kondisi Negri Indonesia kita tercinta ini, menuju keterpurukan.

Sinyalemen ini nampak menjadi lebih buruk lagi ketika kecamuk pendemik Wabah Penyalit COVID-19 digunakan sebagai KEMASAN POLITIK untuk menutpi kegagalan ini dan dijadikan ALAT PEMBENARAN atas semua KEGAGALAN PERAN Bung Jokowi sebagai Presiden.

BungJokowi, banyak warga Masyarakat dari kalangan Dunia Usaha, Intelektual, Akademisi, bahkan Politisi yang menilai bahwa Kondisi Indonesia sa’at ini sudah di ambang kehancuran.

AHIRNYA Bung, mengahiri surat terbuka ini saya ingin sampaikan pendapat dan saran saya :

1. Pendapat saya, Bung gagal menjalankan tugas dan peran sebagaì Presiden R.i. bahkan kegagalan fatal dalam 7 tahun dari 10 tahun Masa Jabatan tidak mungkin yertolong dengan 3 tahun sisa masa jabatsn.
2. Saran Saya, AGAR HARI INI JUGA Bung Jokowi (Bersama Sdt. Ma’ruf Amin); mengundurkan diri dari Jabatan sebagai Prediden (dan Wakil Presiden) R.I. secara terhormat serta menyampaikan kepada MPR R.I. dan DPR R.I untuk menindak lanjuti sesuai U.U.D. 1945.

Demikian suran saya ini Bung Jokowi dan sebelum menutup saya ingin menyampaikan bahwa Bung masih memiliki kesempatan untuk membaktikan kebaikan bagi Negri ini yaitu bila Bung mengundurkan diri secara terhormat berarti Bung juga ikut menghindarkan risiko yang sangat besar daripada terjadinya sebuah aksi dan revolusi Rakyat, bahkan terhindar dari Adzab dan Laknat Allah SWT.

Terima kasih Bung Jokowi, semoga Bung Jokowo sehat selalu dan tidak terserang wabah COVID-19, Aamiin.

Salam hormat,

1. Memet Hamdan
   (Pengamat Kebudayaan dan Pembangunan).

Tinggal di Bandung. (AHM/SN)