KNews.id- Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai semestinya Presiden Joko Widodo tak mendiamkan para bawahannya yang berpolemik soal impor beras. Menurut dia, Presiden Jokowi yang membawahi para menteri yang berselisih soal impor beras, semestinya bisa mengambil sikap tegas untuk menyetop rencana impor beras bila benar-benar berpihak kepada petani dan masyarakat.
“Presiden seharusnya bersikap tegas. Tidak baik berpura-pura tidak tahu atas apapun yang dilakukan oleh para bawahannya di lingkaran kekuasaannya. Presiden seharusnya cepat tanggap, bukan justru mendiamkan polemik kebijakan impor yang jelas-jelas tidak berfaedah bagi kaum petani,” kata Umam.
Ia menilai Jokowi seperti enggan berhadapan dengan kekuatan elite di lingkaran kekuasaan yang mereguk untung dari impor beras.
Umam pun menyayangkan sikap Jokowi yang lamban dalam menyikapi impor beras dan baru bersikap jika posisi politiknya terpojok.
Menurut dia, saat ini masyarakat khususnya petani membutuhkan ketegasan sikap Jokowi untuk segera menghenatikan rencana impor beras. Umam menuturkan jika tak segera menghentikan rencan impor beras, masyarakat justru akan menilai janji kampanye Jokowi soal swasembada pangan hanya isapam jempol.
“Artinya, janji-janji politik tentang kedaulatan pangan, berdikari di atas kaki sendiri, semua itu tak lebih dari sekadar jargon-jargon politik yang hampa makna,” ujar Umam.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan, impor beras perlu dilakukan pemerintah untuk menjaga stok beras nasional dan menstabilkan harga.
Meski diprediksi akan terjadi kenaikan produksi beras sepanjang Januari hingga April 2021, Lutfi menyebut hal itu baru bersifat ramalan. Menurut Lutfi, masih mungkin ada kenaikan atau penurunan produksi beras tersebut mengingat kondisi curah hujan yang tinggi di sejumlah daerah di Indonesia akhir-akhir ini. Namun rencana impor beras ditentang oleh Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.
Menurut Buwas, sapaan akarabnya, Bulog saat ini justru masih menyimpan stok beras impor tahun lalu dan belum tersalurkan seluruhnya ke masyarakat. (Ade/Kmps)
