KNews.id- Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menekankan pembangunan infrastruktur sebagai kebijakan utamanya. Meski demikian, ternyata tidak semua proyek pemerintah di daerah memberikan dampak signifikan terhadap kebutuhan masyarakat sekitarnya.
Hal itu diungkapkan oleh pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Dia menyatakan masih ada proses pembangunan infrastruktur ternyata di dalamnya terdapat unsur politik. Padahal, seharusnya proyek tersebut dilakukan memang ada kebutuhan masyarakat. Salah satu contoh kasus itu adalah pembangunan Bandara Ngloram di Cepu, Jawa Tengah.
“Perencanaan pembangunan infra masih kenyal unsur politisnya bukan berdasarkan kebutuhan. Apa enggak bisa dikurangi. Misalnya bandara Ngloram dibangun kenapa sih dibangun di Cepu itu karena dulu bandaranya Pertamina. Terus ternyata oh pak menteri asalnya di situ. Kan enggak bisa begitu,” ujarnya dalam acara Konsultasi Regional Kementerian PUPR 2021 secara virtual, Senin (15/3).
Contoh lainnya adalah Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati. Meskipun sudah beroperasi, nyatanya Bandara Kertajati masih sepi penumpang, meskipun Kementerian Perhubungan memaksakan agar maskapai bisa terbang ke Bandara tersebut.
“Apakah iya penumpang akan banyak kargo akan banyak. Bandara dibuat tapi tidak ada yang datang. Kemudian Menhub memaksakan airline masuk situ harus dikasih biayanya kalau enggak ada yang naik tutup. Kertajati contohnya, sudah dua kali. Airline akan datang ketika crowdnya ada,” jelasnya.
Belum juga masalah ini rampung, kini Kertajati akan dijadikan sebagai pusat logistik di Jawa Barat. Setelah pemerintah berencana untuk membangun kembali Pelabuhan Patimban yang ada di Subang, Jawa Barat.
“Sekarang Kertajati mau jadi pusat log di Jabar. Patimban juga. Bersaing nanti. Hal semacam ini mudah tapi nanti costnya besar sekali. Kemudian masalah munul di kontraktor dan subnya karena banyak sekali,” jelas Agus.
Oleh karena itu, perlu adanya audit pada pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh para Menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Sehingga pembangunan infrastruktur ini dilakukan berdasarkan kebutuhan.
“Kayaknya perlu ada audit infrastruktur pada kabinet ini supaya bisa dilihat dipertimbangkan dikritisi dan dilanjutkan kabinet berikutnya. Jika dikerjakan dengan baik infra memiliki peran strategis ekonomi dan kesejahteraan rakyat.”. (ade)
 menekankan pembangunan infrastruktur sebagai kebijakan utamanya. Meski demikian){kind=link}