KNews.id – Jakarta, Sebuah unggahan di media sosial Instagram yang menyoroti isu kemiskinan struktural belum lama ini memantik diskusi hangat di kalangan warganet. Unggahan tersebut menanyakan bagaimana cara seseorang yang terlahir miskin bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.
“Gimana biar yang terlahir miskin, gak terus miskin? Apakah kerja keras aja cukup?” tulis akun pemilik @zen******, Kamis (30/10/2025).
Pertanyaan itu langsung mendapat beragam tanggapan dari warganet. “Pernah diskusi sama teman, orang Indonesia dengan kompetensi yang mereka miliki — dari kelas pekerja bawah sampai atas — kalau kerja di luar negeri bisa dapat gaji tinggi.
Jadi bukan karena orang bule lebih hebat, tapi nasibnya saja beda. Secara skill, kita sama,” tulis akun @and***.
“Terus kalau udah kejebak gimana? Pelan-pelan perbaiki diri, tambah skill di sini dulu baru keluar? Atau terus berjuang seadanya di sini aja?
Apalagi kalau udah kayak sandwich generation, gimana tuh ya?” tulis akun @rra****.
Lantas, bagaimana sebenarnya cara agar seseorang yang terlahir miskin bisa keluar dari kemiskinan?
Apakah kerja keras saja cukup? Baca juga: Tingkat Kemiskinan 2025 di 38 Provinsi Indonesia, Mana yang Tertinggi? Meritrokasi kalah dengan koneksi Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengatakan seseorang yang terlahir miskin bisa “naik kelas” apabila sistem meritokrasi berjalan.
“Orang terlahir miskin bisa naik kelas kalau meritokrasi berjalan, artinya akses pendidikan sampai kuliah bisa memutus rantai kemiskinan,” kata Bhima saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/10/2025). Namun, menurut Bhima, di Indonesia meritokrasi kerap kalah oleh koneksi.
“Penilaian atas kerja keras atau keterampilan masih sering kalah oleh hubungan orang dalam,” ujarnya. Ia mencontohkan dua pelamar kerja, yakni satu anak dari keluarga miskin yang berhasil kuliah lewat beasiswa, dan satu lagi “titipan” orang dalam.
“Sudah bisa ditebak siapa yang diterima. Akibatnya, yang pintar dan kerja keras sering kalah,” ucap Bhima. Bhima menilai, meritokrasi hanya akan berjalan jika konflik kepentingan seperti suap dan budaya korupsi ditekan.
“Selama pejabat publik tidak mencontohkan meritokrasi, siklus kemiskinan akan terus berulang,” tegasnya.
Menurut Bhima, bantuan sosial memang penting, tetapi tidak cukup untuk mendorong mobilitas sosial. “Bansos penting, tapi mobilitas sosial harus diperjuangkan lewat pemerintahan yang bersih,” ujarnya.
Tidak punya kapasitas dan akses Sementara itu, ekonom senior Universitas Paramadina sekaligus praktisi kebijakan publik Wijayanto Samirin menjelaskan, kemiskinan umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu kapasitas dan akses.
“Orang miskin tidak punya kapasitas untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif. Kedua, mereka juga tidak punya akses untuk ikut di dalamnya,” ujar Wijayanto.
Ia menegaskan, untuk bisa sejahtera, seseorang harus memiliki kapasitas (pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan) serta akses (jaringan dan kesempatan). “Pendidikan adalah eskalator sosial-ekonomi. Tapi tanpa fisik yang sehat, semuanya tidak berguna,” jelasnya.
Menurutnya, akses bisa diperoleh dengan membangun jaringan sosial yang luas, termasuk melalui pertemanan dan teknologi. “Punya banyak teman bisa membuka banyak pintu kesempatan, apalagi di era media sosial seperti sekarang,” kata Wijayanto.
Ia pun menutup dengan pesan, “Kalau ingin makmur, perbaiki kapasitas dan perluas akses. Semakin cepat mulai, semakin baik. Masa sekolah adalah waktu terbaik untuk itu”.
