KNews.id- Kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani memotong pendapatan aparatur sipil negara (ASN) mengindikasikan bahwa kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sudah sangat kritis.
Mantan Sekretaris BUMN, M. Said Didu mengibaratkan kondisi APBN Indonesia sama dengan keluarga yang sedang meminta anggota keluarga untuk mengurangi makan, lantaran pendapatan tidak cukup.
Dalam video yang diunggah akun Youtube pribadinya, Said mengulas tentang anggaran yang tidak bisa diganggu. diantaranya, pembayaran utang, gaji ASN, dan ketiga dana taktis untuk bencana.
Apabila gaji aparatur negara sudah dipotong, menurut Said Didu, kondisi keuangan negara sudah ada dalam keadaan mengkhawatirkan.
“Kebijakan Menkeu meminta Kementerian dan Lembaga menghemat dan memotong pendapatan ASN menunjukkan bahwa APBN betul-betul sudah krisis,” ujar Said Didu, Senin (24/5).
Said Didu juga menyinggung soal sebab krisisnya sumber keuangan, yakni tingginya utang luar negeri dan tidak tercapainya target pendapatan pajak negara. Said Didu menyebutkan, biasanya kalau sedang terjadi defisit yang dipotong adalah biaya perjalanan luar kota, operasional teknis lainnya.
Kata Said, baru terjadi di pemerintahan Jokowi kebijakan pemotongan gaji ASN dipotong.
“APBN kita sudah sulit jangan berkelit, karena pendapatan dan utang tidak bisa menutupi kebutuhan anggaran,” tandas Said Didu.
Setelah tunjangan hari raya PNS mengalami potongan, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memotong gaji ke 13. Ia juga meminta Badan, Kementerian dan lembaga negara untuk menghemat pengeluaran anggaran tahun 2021. (Ade/bcra)
 mengindikasikan bahwa kondisi anggaran pendapatan){kind=link}