KNews.id- Penambahan posisi Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB) membebani APBN.
“Dengan bertambahnya wakil menteri, maka akan bertambah anggaran untuk Kemenpan RB. Padahal sebelumnya sudah ada 15 wakil menteri yang tersebar di 14 kementerian. Ini artinya, kehadiran wakil menteri sungguh-sungguh membebani APBN,” kata Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga kepada suaranasional.com, Sabtu (5/6).
Kata Jamiluddin, publik hingga saat ini tidak mengetahui apa yang dikerjakan para wakil menteri. Publik hanya tahu kementerian yang memiliki wakil menteri kinerjanya juga tidak menonjol. Kementerian BUMN misalnya, yang mempunyai dua wakil menteri, toh kinerja biasa saja. Bahkan belakangan diketahui ada BUMN yang mengalami kerugian triliunan.
Ia mengatakan, penambahan wakil menteri sengaja diberikan kepada relawan atau tim sukses yang belum kebagian jabatan. Mereka hanya untuk duduk manis menikmati kursi empuk, bukan untuk meningkatkan kinerja kementerian.
“Hal itu tentu bertentangan dengan ucapan yang sering dilontarkan Jokowi. Katanya, ia menginginkan yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa,” paparnya.
Kata Jamiluddin, secara fungsional jabatan wakil menteri tidak diperlukan. Sekjen dan Dirjen dapat mengerjakannya dengan baik. Bahkan kompetensi mereka bisa jadi lebih baik daripada wakil menteri yang ditunjuk secara politis.
“Atas dasar itu, Jokowi sebaiknya meniadakan jabatan wakil menteri, bukan malah menambah. Hal ini makin urgen mengingat keuangan negara yang lagi senin kemis,” pungkasnya. (AHM/SN)
 membebani APBN.){kind=link}