spot_img
Jumat, April 19, 2024
spot_img

Pemerintahan Jokowi Aneh Tapi Nyata.” Pola Pikirnya Kampungan “

Damai Hari Lubis
Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212

KNews.id – Believe or not, banyak janji politik Jokowi, jika estimasinya puluhan bahkan bisa seratus lebih. Maka dari sisi kacamata janji politik dalam hubungannya sebagai pemimpin bangsa, jika merujuk buku ” du contrat social ” teori daripada JJ. Rosseau, kategori janji Jokowi semuanya merupakan kontrak sosial politik, atau sosial kontrak yang harus Ia penuhi.

- Advertisement -

Salah satu kontrak sosialnya antara lain kepada rakyatnya adalah, ” Ia telah dan akan terus memproduksi Mobil Esemka yang konon sudah banyak dipesan konsumen dan juga nyatakan, pemerintahannya tidak akan utang. Ternyata utang bertumpuk hampir 8000 triliyun.

Saran politik ekonominya, ” jual Racun Kalajengking “, namun realitas fakta yang ada, contoh yang suguhkan kok malah ekspor pasir laut ? Maunya yang mudah & sudah terhidang ( konsumtif ) didepan mata, bukan produktif.

- Advertisement -

Jokowi tidak paham dampak lingkungan dari sisi geologi, akibat pengerukan pasir laut, akan berdampak abrasi, maka daratan pulau negara kita bisa mengecil, garis pantai tambah sempit ? Bagaimana Jokowi sebagai kepala negara bisa mencla – mencle seperti tidak punya muka. Aneh tapi nyata DPR RI diam saja, dengan ide kampungan a quo ( dibaca : tidak kreatif dan tidak edukatif ) dan amat tidak populer di mata publik.

Juga saat ini pemerintahannya ngotot, mau ikut pola orde baru pada sistim pemilu tertutup. Katanya sistim pemilu terbuka buruk ?

- Advertisement -

Dulu sistim tertutup dilawan oleh ketua dewan pengarah BPIP. Megawati ( BPIP. Lembaga setingkat menteri di pemerintahan Jokowi ), pada tahun 1993 sampai dengan tahun1998.

Kok sekarang hendak memaksa melalui Judicial review ke Mahkamah Konstitusi, agar ikuti cara orde baru ( sistim tertutup ) berarti, orde baru bagus dong ?

Tepat jika Jokowi atas nama Pemerintah RI. dan Mega atas nama Ketum Partai, ideal minta maaf ke Pak Harto dan Orde Baru. Jangan hanya sanggup minta maaf atas terjadinya penanganan penguasa saat itu, terhadap tragedi yang berhubungan dengan peristiwa 1965 atau pemberontakan G. 30 S. PKI. (Fhd/DHL)

Berita Lainnya

Direkomendasikan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti

Terpopuler

Terkini