KNews.id – Jakarta, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebut pihaknya sudah menerbitkan 68.148 persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk mendukung program 3 juta rumah pemerintahan Prabowo Subianto. Puluhan ribu PBG ini menurutnya sudah termasuk izin renovasi rumah atau penerbitan bangunan baru di setiap daerah Tanah Air.
Tito menjelaskan, pemerintah telah menerbitkan aturan menggratiskan proses pengurusan PBG serta pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi rumah yang harga jualnya di bawah Rp 2 miliar. Ia mengklaim kebijakan yang terbit November lalu itu efektif mendukung program tiga juta rumah.
“Semenjak kami tandatangani MoU pada November tahun lalu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum, sepakat memberikan pembebasan BPHTB dan PBG. Ini adalah intervensi kebijakan dan dukungan yang kami lakukan,” kata Tito di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Kamis, 7 Agustus 2025.
Tito menuturkan, pihaknya tengah menyusun aplikasi bersama pada situs Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk memantau penerbitan BPHTB dan PBG ini. Nantinya, pihak-pihak yang terlibat dalam program tiga juta rumah bisa memantau server tersebut untuk mendapatkan update perkembangan di lapangan.
Sebelumnya, Wakil Menteri Permukiman dan Perumahan Rakyat Fahri Hamzah menyatakan program 3 juta rumah akan mulai dilaksanakan pada awal tahun 2026. Ia menyebut, pemerintah sudah menganggarkan program ini untuk berjalan di tahun depan. “Ini on the way, urusan pertanahan akan kami urus. Uang untuk 2 juta (rumah) itu sudah ada dan tahun depan akan dilaksanakan, yang 1 juta lagi akan kami upayakan termasuk melibatkan pihak lain,” ucapnya.
Fahri membeberkan pembiayaan program ini akan melibatkan berbagai sumber, termasuk APBN yang telah disiapkan Kementerian Keuangan serta skema-skema pembiayaan kreatif lainnya. “Ini bukan semata-mata proyek negara. karena masyarakat juga membayar, jadi dananya sudah mulai masuk. Polanya macam-macam dan kami sudah siapkan itu, termasuk untuk renovasi,” kata Fahri.
Selain itu, kata Fahri Hamzah, rencana pembangunan 3 juta rumah ini harus lebih matang agar hasilnya tepat sasaran. Mulai dari pemilihan lahan yang lebih murah dan strategis, serta desain yang sesuai dengan standar kebutuhan masyarakat urban di seluruh Indonesia. “Semua perumahan yang dibangun harus punya perencanaan yang baik termasuk tanahnya murah, lokasinya strategis, dan benar-benar memenuhi standar kepentingan masyarakat, khususnya di perkotaan. Kota-kota kita harus mulai ditata dan dibersihkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, politikus partai Gelora ini menjelaskan bahwa dalam kerangka besar program ini, direncanakan akan ada renovasi 2 juta rumah, penataan off-taker sebanyak 1 juta unit melalui kerja sama dengan Danantara dan BUMN, serta sisanya untuk renovasi kawasan yang akan dibiayai melalui pinjaman luar negeri yang telah diajukan.
Semua skema ini, menurut Fahri Hamzah, sedang dirancang secara teknis dan akan diumumkan secara resmi dalam pidato kenegaraan pada pertengahan Agustus.
“Sekarang semua sedang dipersiapkan, dan itu menjadi tanggung jawab penuh Kementerian Keuangan dan Bappenas. Kita ingin hadirkan perumahan rakyat yang tidak hanya layak huni, tapi juga mendukung produktivitas dan pertumbuhan ekonomi keluarga,” pungkasnya.
