KNews.id – Jakarta, Pemerintah tidak mempermasalahkan bantuan asing yang masuk ke Aceh, pasca wilayah itu dilanda banjir bandang dan tanah longsor. Bantuan tersebut bukanlah sesuatu yang perlu dipersoalkan, meski hingga kini negara tidak menetapkan status bencana di wilayah itu sebagai bencana nasional.
Pemerintah hanya memastikan bahwa penanganan bencana tetap pada level nasional.
Malaysia hingga China
Adapun bantuan asing tersebut berasal dari negara tetangga, Malaysia dan China. Masuknya bantuan dikonfirmasi oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.
Menurut Mualem, bantuan dari luar negeri merupakan hal yang sah-sah saja dan tidak ada larangan demi penanganan pascabencana di Aceh.
Lagipula masih banyak kebutuhan mendesak yang diperlukan para korban banjir dan longsor di Aceh. Bantuan dari Malaysia berbentuk obat-obatan dan lain-lain, sementara bantuan dari China berupa tim pendeteksi jenazah dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat.
Bantuan obat-obatan tersebut kini telah disalurkan. Begitu pun tim pendeteksi mayat, yang kini sudah berada di lapangan untuk mengevakuasi jenazah tertimbun lumpur.
“Tersalurkan semuanya bahkan tidak cukup, dan mereka bahkan dalam beberapa hari ini, hari Rabu akan datang membawa obat sebanyak 3 ton lagi, bersamaan dengan dokter,” katanya saat diwawancarai awak media usai rapat terbatas bersama Presiden di Posko Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, (Minggu 7/12/2025) malam.
Menhan tegaskan bantuan personal
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bantuan personal yang diterima oleh pemerintah provinsi Aceh dan tidak melalui pemerintah pusat.
“Sebetulnya yang dimaksud itu adalah personal yang dari Cina itu, itu bukan bantuan asing, itu bantuan personal kepada Mualem yang mau mencari jasad-jasad dari para korban bencana,” katanya di Makassar, Selasa (9/12/2025).
Sjafrie bilang, secara keseluruhan, pemerintah pusat mampu menanggulangi penanganan bencana secara mandiri di tiga provinsi yang terdampak banjir dan longsor tersebut.
Presiden Prabowo Subianto juga telah mengevaluasi sistem penanggulangan bencana alam, di mana bencana yang ada di Sumatera dan Aceh dapat diatasi oleh negara sendiri. Pemerintah mempunyai kemampuan peralatan sendiri, mulai dari angkatan darat, laut, maupun udara.
“Kita mempunyai logistik yang cukup, kita punya obat-obatan yang cukup, kita mempunyai tenaga medis yang sangat memberi bantuan yang berasal dari kampus-kampus, dari universitas. Dan ini kita kolaborasikan menjadi satu sistem penanggulangan bencana,” jelasnya.
Tak ada yang salah
Senada, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai tidak ada yang salah dari bantuan luar negeri yang diterima Mualem. Bantuan untuk mendeteksi jenazah misalnya, memang diperlukan mengingat Indonesia tidak memiliki teknologi serupa.
Bantuan tersebut memungkinkan tim bisa mendeteksi jenazah yang tenggelam di dalam tanah dan lumpur. “Bantuan karena kita tidak memiliki teknologinya saat ini ya, untuk mengidentifikasi para korban yang mungkin sekarang ini masih tertimbun di bawah lumpur,” ucapnya.
Eddy menyebut pemerintah sudah menangani bencana banjir di Sumatera dengan sangat baik. Apalagi lokasi terdampak juga masih cukup sulit untuk mendistribusikan bantuan secara cepat, karena memang sangat sulit.
“Jadi sekarang ini kami rasakan yang dilakukan pemerintah juga sudah sangat optimal, menjangkau masyarakat secara luas, meskipun terdapat tantangan-tantangan tersendiri,” ujar dia.
Tak berbelit-belit
Oleh karenanya, Mualem menyatakan, pemerintah provinsi tidak mempersulit kedatangan bantuan itu.
Meski sebelumnya, Mualem mengakui sempat menerima kabar adanya dugaan intervensi terkait kedatangan mereka. “Semuanya sudah saya kroscek tidak ada, semua lancar. Mereka tolong kita, masak kita persulit, kan bodoh. Saya rasa itu saja,” tandas Mualem.
