KNews – Pemerintah RRC tangkap pejabat daerah yang imbau harus miliki sebanyak 15 anak. Pemerintah Guangxi di China berikan hukuman kepada 11 pejabat daerahnya usai kelancangannya memberikan izin kepada pasangan suami istri untuk dapat memiliki anak sebanyak 15 dalam kurun waktu 20 tahun.
Peristiwa ini mencuat setelah adanya banyak kasus ditemukan terkait penyiksaan dan perbudakan terhadap perempuan serta dipaksa memiliki anak.
Seperti pasangan suami istri yang tinggal di desa miskin daerah Rongxian, daerah otonomi Guangxi yang bernama Liang Er (77) dan istrinya, Lu Honglan (47) yang memiliki empat anak laki-laki dan 11 anak perempuan sepanjang tahun 1995-2016.
Imbauan Pemerintah Guangxi terkait satu pasangan suami istri hanya memiliki satu orang anak sepertinya tidak efektif dan banyak warga Guangxi masih mengabaikannya.
Periode sebelumnya, China memang menerapkan kebijakan satu anak lalu diubah menjadi hanya dua anak.
Namun, saat ini pemerintah China menerapkan kelonggaran menyusul rendahnya tingkat kelahiran dan populasi yang menua.
Mengutip SCMP, Senin, 21 Februari 2022, pasangan itu tidak secara resmi terdaftar sebagai suami dan istri, tetapi telah hidup bersama dan memiliki anak atas persetujuan bersama.
Dalam kasus itu, 11 pejabat di Jiangsu dipecat dan dihukum. Sementara 6 pejabat lainnya sedang diselidiki setelah seorang wanita sakit jiwa ditemukan dirantai di leher oleh suaminya.
Si suami membelinya pada tahun 1998 dan kemudian memiliki delapan anak bersamanya. Kasus wanita yang dipaksa memiliki anak ini menggemparkan rakyat China dan memicu kemarahan serius.
Kasus tersebut mendorong Kementerian Keamanan Publik China meluncurkan operasi nasional awal bulan ini untuk memeriksa perempuan dan anak-anak tanpa identitas, terutama mereka yang tunawisma atau cacat mental atau fisik.
Keluarga Liang menjadi terkenal di media sosial pada awal 2016 karena jumlah anak yang tidak biasa dan kemiskinan yang menyebabkan keluarga tersebut dan memicu babak baru kontroversi baru-baru ini di tengah tindakan keras perbudakan domestik.
“Penyelidikan kami menunjukkan bahwa tidak ada perdagangan manusia atau pernikahan paksa yang terlibat,” demikian pernyatan pemerintah Guangxi setelah melakukan penyelidikan selama 2 pekan.
Keluarga tersebut hidup dengan bertani dan mengumpulkan subsidi pemerintah atau sumbangan publik selama bertahun-tahun. (RKZ/hops)
