KNews – Pemerintah RI sebut memiliki ketersediaan pangan memadai hingga 2024. Pemerintah gelar rapat koordinasi terbatas lintas Kementerian dan Lembaga untuk membahas situasi pangan nasional dan antisipasi krisis global di bidang pangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia memiliki ketersediaan pangan yang memadai hingga akhir tahun 2024.
Bulog disebut sudah tidak lagi mengimpor beras dalam tiga tahun, bahkan Indonesia berencana untuk mengekspor beras.
“Berdasarkan data dan neraca yang dipaparkan pada rapat internal dengan Bapak Presiden, stok per Desember 2021 adalah 7 juta ton dan stok Bulog lebih dari 1 juta ton, artinya kalau ekspor 200.000 ribu ton masih aman,” ujar Airlangga dikutip 2 Juli 2022.
Namun stok beras 1 juta ton itu menurut Guru Besar IPB, Dwi Andreas Santoso tidak memuaskan. “Stok di Bulog sampai 13 juni hanya 1 juta ton.
Jauh di bawah ketika Bulog pada tahun-tahun sebelumnya. Karena biasanya, setelah panen raya simpanan diatas 2 juta ton,“ sebut Dwi Andreas.
Menurutnya, panen raya biasa berlangsung antara bulan April-Mei, stok melimpah, namun daya serap ke Bulog rendah. Ini menyebabkan harga gabah di petani anjlok.
“Sekarang sih (stok) aman, tetapi lihat saja Agustus, harga bisa melonjak tinggi,” kata pria yang juga Ekonom Senior di CENTER of Reform on Economics (CORE).
Untuk menjaga ketahanan pangan, pemerintah perlu menjamin ketersediaan 11 komoditas pokok Adapun 11 komoditas yaitu beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam, telur ayam, gula pasir, dan terakhir minyak goreng. Namun ternyata, masih ada kendala pendanaan
“Untuk memiliki stok yang cukup, itu wajib, kenapa? Kalau ada goncangan pangan, itu lebih tepat bisa diatasi karena bisa digelontorkan pangan yang disimpan untuk masyarakat. Tetapi kenyataan berkata lain, saat ini Badan Pangan Nasional (BPN) belum memiliki dana untuk mengisi stok,” kata Dwi Andreas.
BPN memerlukan anggaran untuk membeli komoditas dan juga membangun infrastruktur penyimpanan yang memadai.
“Jadi, pemerintah memiliki Pekerjaan Rumah (PR) yang besar untuk melengkapi stok komoditas pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan global,” ungkapnya. (RKZ/ibn)
