KNews.id – Jakarta, Aliansi Ekonom Indonesia menyampaikan tujuh desakan darurat ekonomi ke pemerintahan Prabowo Subianto. Tujuh desakan ini telah ditandatangani oleh sebanyak 384 ekonom di seluruh Indonesia.
Desakan ini disampaikan dalam konferensi pers daring yang dihadiri beberapa ekonom. Beberapa perwakilan aliansi yang hadir dalam konferensi pers itu di antaranya adalah Lili Yan Ing, Elan Satriawan, Teuku Riefky, Yose Rizal Damuri, dan Wisnu Setiadi Nugroho.
Ekonom senior Lili Yan Ing mengatakan, gelombang protes yang menelan korban di berbagai dearah adalah alarm keras atas kondisi ekonomi dan sosial saat ini. “Para ekonom Indonesia menilai bahwa arah kehidupan bernegara semakin jauh dari cita-cita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya dalam konferensi pers daring pada Selasa, 9 September 2025.
Menurut Lili, sebagai intelektual, para ekonom berkewajiban menyampaikan bahwa pemerintah harus segera melakukan reformasi kebijakan ekonomi yang komprehensif, memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, dan menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ekonom Universitas Gadjah Mada Elan Satriawan menambahkan, kondisi yang terjadi saat ini merupakan proses akumulasi dari kehidupan bernegara yang kurang amanah serta pengambilan kebijakan yang tidak tepat. “Kami melihat penurunan kualitas hidup terjadi di berbagai lapisan masyarakat secara masif dan sistemik,” tutur Elan.
Elan menuturkan, salah satu indikator yang menggambarkan penurunan kualitas hidup adalah perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan upah riil. Pada periode 2010-2020, sebelum pandemi Covid-19, perekonomian mampu tumbuh 5,4 persen.
Di saat yang bersamaan pertumbuhan upah riil pada periode itu sebesar 5,1 persen. Sedangkan pada periode 2022-2024, perekonomian tumbuh 5 persen, namun pertumbuhan upah riil hanya 1,2 persen. Menurut Elan, data ini mencerminkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan oleh masyarakat.
Berikut adalah tujuh desakan dari Aliansi Ekonom Indonesia kepada pemerintah:
- Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional. Para ekonom memandang pemerintah perlu mengurangi porsi belanja untuk program populis seperti Makan Bergizi Gratis dan mengembalikan dana Transfer ke Daerah pada porsinya.
- Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara (Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan), serta kembalikan penyelenggara negara pada marwah dan fungsi seperti seharusnya.
- Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan sehingga membuat pasar tidak kompetitif dan dapat menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta, serta modal sosial masyarakat.
- Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.
- Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi.
- Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal (seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, dan Danantara).
- Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente.
