Oleh : Agus Fahrin, S.Hum – Pegiat Sosial, Komunitas Rantai Nusantara
KNews.id – Jakarta, UUD 1945 Pasal 33 bumi air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya utk kemakmuran rakyat. UU energi menjadi pedoman dasar kebijakan strategis pengelolaan energi di Indonesia, kebijakan taktis dan kebijakan operasional. Kebijakan harga energi utamanya diterapkan melalui subsidi harga energi. Subsidi harga, khusus terhadap Gas LPG senilai Rp. 87 triliun diberikan untuk meringankan beban rakyat dengan harapan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Subsidi langsung yang diperuntukan kepada masyarakat adalah yang benar benar membutuhkan.
Sebagai Menteri ESDM, Bahlil selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dari pada sekedar pencitraan diri dalam menjalankan tugas negara. Sisi lain Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar harus menjaga nama baik Partai Golkar. Namun bagi Bahlil kepentingan masyarakat yang sesuai visi misi Presiden Prabowo tentu lebih diutamakan. Bahlil ingin mengajak satuan kerja Kabinet Merah Putih untuk bersama Prabowo Gibran menciptakan kualitas governance dari kelembagaan politik dan ekonomi Indonesia yang baik, dengan indikator instrumen kebijakan lingkungan pasar yang ketat, kualitas birokrasi, korupsi, stabilitas politik dan hukum yang berlaku. Pemerintah harus menciptakan kerangka kerja yang transparan dan stabilitas kebijakan politik yang dapat mendorong investasi, khususnya di sektor energi.
Sikap kepemimpinan tersebut relevan dengan visi Bahlil di Partai Golkar yaitu mencanangkan program umum panca sukses antara lain sukses transformasi dan konsolidasi organisasi, sukses kaderisasi dan regenerasi, sukses pembangunan berkelanjutan dalam pemerintahan Prabowo Gibran, sukses pembangunan demokrasi dan industrialisasi di era industri 5.0, selanjutnya sukses kemenangan pemilu 2024-2029 dengan harapan terciptanya stabilitas politik setelahnya, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan demi terwujudnya cita cita Indonesia Maju. Karena itu Partai Golkar sebagai Partai Utama Koalisi Merah Putih memantapkan langkah perjuangan politik; GOLKAR SOLID UNTUK INDONESIA MAJU
Partai Golkar melalui kepemimpinan Bahlil membangun paradigma baru yang lebih demokratis dengan tetap mempertahankan ideologi pancasila dan doktrin Karya Kekaryaan. Kedewasaan Partai Golkar sebagai Partai Koalisi adalah mengawal kepemimpinan Prabowo – Gibran agar bisa berjalan dengan baik dan sukses mewujudkan visi Indonesia Maju. Partai Golkar menjadi garda terdepan dalam setiap upaya transformasi bernegara, menyesuaikan diri dengan tatanan dan perkembangan situasi. Partai politik tertua di Indonesia ini, telah membuktikan diri sebagai partai yang adaptif, dan terbuka terhadap perubahan. Presiden Prabowo yang pernah tumbuh besar bersama Golkar tentunya dapat memahami sikap Bahlil sebagai seorang Kabinetnya sedang berupaya serius dan bekerja keras mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden, selaras pula dengan visi Golkar dan Gerinda tentunya.
Bahlil merupakan Menteri yang memiliki kecepatan dalam bertindak, meski tidak harus menunggu arahan Presiden Prabowo. Bukan berarti Bahlil tidak menghargai Presiden tapi justru Bahlil berusaha menterjemahkan sikap dan karakter kepemimpinan Presiden Prabowo yang bertindak cepat merespon gejolak ditingkat masyarakat. Pasalnya, kebijakan pemerintah untuk mengaktifkan nomor induk NIB dengan harus terdaftar resmi di OSS terhadap pihak pengecer adalah atas dasar kepentingan bersama secara nasional demi negara dan masyarakat umum, bukan untuk kepentingan individu.
Tentunya mekanisme pasar akan mengalami kegagalan jika aktifitas produksi dan aktifitas ekonomi dilakukan secara bebas sehingga pemerintah perlu turun tangan mencegah terjadinya resesi ekonomi. Jika tidak ada intervensi pemerintah dalam keadaan genting, maka akan terjadi kesewenang wenangan dan kekacauan dalam kegiatan ekonomi.
Dengan adanya peran pemerintah dalam keadaan pasar yang gagal, aktifitas ekonomi dapat segera dipulihkan kembali sehingga kesejahteraan rakyat akan terus terjaga. Dalam upaya memulihkan kembali situasi pasar, pemerintah dapat berperan melalui kebijakan fiskal untuk memperkuat sektor keuangan dan melakukan stabilitas harga. Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Pasar tidak selalu mengarah pada peningkatan lapangan pekerjaan, sehingga negara harus memiliki kebijakan yang dapat membantu pemulihan pasar.
Negara memiliki pengaruh dan otoritas terhadap kegiatan pasar dengan menentukan karakter dan distribusi hak atas kepemilikan serta aturan yang menentukan arah perkembangan ekonomi masyarakat dan negara. Depresi ekonomi terjadi akibat keputusan ekonomi yang kurang bijaksana dalam menghadapi kondisi yang tidak pasti di lapangan. Terdapat kekuatan tak terlihat (invisible hand) yang menggerakkan ekonomi pasar bebas. Kekuatan tak terlihat ini mempengaruhi terjadinya pergerakan harga dan aliran perdagangan, dimana keputusan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar.
Dalam situasi ini, Bahlil tidak memiliki tendensius pribadi untuk bicara pencitraan ketimbang menjawab kepentingan umum, mengontrol kegiatan ekonomi melalui kebijakan yang tepat demi menjalankan amanah kepercayaan Presiden Prabowo. Kebijakan yang kooperatif menyiratkan hubungan pola kerja politik yang menghubungkan sistem kepercayaan publik, nilai, sikap, dan gaya kepemimpinan dari seluruh Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran secara integral. Hubungannya dengan itu, dinamika pasar mendorong terbentuknya kebijakan negara, sedangkan negara sendiri menetapkan regulasi yang dikuti pasar.
Dalam hal ini sejatinya Presiden Prabowo, Dasco dan Bahlil, termasuk Partai Golkar dan Gerinda memiliki kesamaan visi dan tekad perjuangan, meski karakter dan pola kepemimpinan sedikit berbeda. Hal itu atas doktrin Partai Gerindra yang bersifat komando, sementara Partai Golkar mengedepankan Doktrin Karya Kekaryaan. Dalam hal ini Pemerintah sebagai entitas tunggal yang berdiaspora dalam kerangka Trias Politika, harus berlaku rasional, berusaha bertindak rasional kooperatif dalam memaksimalkan upaya menciptakan iklim hubungan politik yang bersahabat demi menjaga dan sama sama mewujudkan kepentingan nasional yang lebih besar menuju Indonesia Maju.
