KNews.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung langkah pemerintah saat ini yang dianggap terlalu terburu-buru membahas program pemerintahan ke depan.
Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan pajak pertambahan nilai (PPN) bakal naik menjadi 12 persen di awal 2025.
“Kalau kita lihat di dalam pidato Pak Gibran kan mau naikkan pajak dan itu mereka mau lakukan,” ujar Hasto di Jalan Proklamasi No.72, Menteng, Jakarta.
Bagi Hasto, pemerintah tidak menunjukan sikap menghormati demokrasi. Pasalnya, proses penghitungan resmi suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 saja masih dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Tapi, program makan siang gratis yang menjadi andalan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah dibahas dalam rapat kabinet. “Ini kan sesuatu yang melecehkan demokrasi, karena perhitungan rekapitulasi masih berjalan,” sebut dia.
Diketahui Airlangga menyatakan kenaikan tarif PPN sudah sesuai dengan aturan yang telah diterbitkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Maka, karena pemerintahan ke depan mengusung semangat keberlanjutan, maka aturan penambahan tarif itu bakal berlaku.
“Tentu kalau berkelanjutan berbagai program yang dicanangkan pemerintah tentu akan dilanjutkan, termasuk kebijakan PPN,” ucap Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonimian, Jakarta.
