Ketiga, kata Rizal biaya besar dengan mengandalkan investasi asing di situasi resesi global menyebabkan kalkulasi ketat. Keuntungan berjangka waktu panjang menyebabkan membangun IKN di Indonesia bukan pilihan bisnis yang bagus.
Keempat, Presiden Jokowi yang bersemangat luar biasa hingga perlu membawa nuansa mistik ternyata usia jabatannya sudah pendek. Siapapun akan mempertanyakan kelanjutan dan keamanan proyek Jokowi tersebut. Meski sudah ada UU yang melandasinya, tetap saja kelanjutan proyek diragukan. Presiden berikut belum tentu mau merealisasikan.
“Kelima, Jokowi sendiri sudah menunjukkan kegelisahan dan kepanikan sehingga terkesan menjadi pengobral proyek dan lahan. Izin HGB 160 tahun adalah luar biasa dan melanggar hukum. Bebas pajak hingga 30 tahun dan diskon 350 % merupakan ocehan sales promotion. Presiden bagai pedagang bukan Kepala Negara yang berkarakter negarawan,” pungkasnya. (AHM/SN)
 Nusantara hanya mimpi dan ambisi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keberadaan IKN tidak rasional){kind=link}