KNews.id – Jakarta – PDI Perjuangan menggelar diskusi terbatas secara tertutup yang menghadirkan deretan pakar ekonomi, fiskal, dan moneter di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (11/2). Diskusi ini bertujuan menyusun rekomendasi mitigasi strategis bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tengah tekanan global yang kian intensif.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa diskusi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab partai dalam memantau kondisi perekonomian terkini, mulai dari sektor riil hingga fluktuasi di pasar modal. Ia menegaskan bahwa PDIP, sebagai partai penyeimbang, berkewajiban memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah.
“Kami tadi menggelar Focus Group Discussion membahas berbagai isu terkait kondisi perekonomian kita, bagaimana sektor riil dan juga berbagai dampak dari fluktuasi yang terjadi di pasar modal. Dan yang lebih penting, untuk menentukan arah masa depan ekonomi kita di tengah tantangan global yang tidak mudah,” ujar Hasto kepada wartawan seusai acara.
Hasto menekankan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang berat, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta penguatan pendidikan dan teknologi.
“Kami melakukan berbagai kajian supaya partai, sebagai obor pergerakan bangsa, bisa melakukan mitigasi terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul. Sebagai partai penyeimbang, kami juga harus mendorong kebijakan-kebijakan yang konstruktif bagi pemerintahan Presiden Prabowo saat ini,” tegas Hasto.
Ketua Banggar DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya Said Abdullah memberikan catatan terkait tekanan eksternal dari lembaga keuangan global seperti MSCI, Moody’s, hingga FTSE yang mulai menunjukkan sentimen negatif terhadap pasar Indonesia. Ia mendesak Presiden segera memimpin rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
“Tiga pekan terakhir kita diterpa badai tekanan luar yang dahsyat. Pembacaan ini tentu harus diikuti langkah mitigasi dari pemerintah. Seharusnya ini dipimpin langsung oleh Presiden kita, termasuk segera menggelar rapat KSSK,” kata Said.
Said menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan investor melalui transparansi di bursa saham, ketimbang hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi. Ia juga menyinggung anomali pertumbuhan ekonomi yang diklaim mencapai 5,11 persen namun penerimaan negara justru mengalami shortfall.
“Yang diperlukan saat ini bukan sekadar menumbuhkan pasar modal, tapi menumbuhkan trust. Pemerintah harus memastikan independensi BI dan OJK berjalan optimal untuk memitigasi dampak di kuartal pertama dan kedua tahun ini,” tambah Said.
FGD tertutup ini menghadirkan enam narasumber pakar, yakni Yanuar Rizky, Hendri Saparani, Awalil Rizky, Yustinus Prastowo, dan Ester Sri Astuti. Turut hadir jajaran DPP PDIP seperti Yuke Yurike dan Sri Rahayu, Ketua Megawati Institute Hilmar Farid, serta anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.
