KNews.id- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dari PDIP mendukung langkah sejumlah anggota Dewan mengajukan hak interpelasi untuk mempertanyakan program Formula E yang akan diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta pada 2022.
Dia mengatakan, interpelasi akan memperjelas pembayaran Pemprov DKI Jakarta kepada pihak penyelenggara Formula E yang diindikasikan merugikan keuangan daerah. Selain PDIP, kader PSI juga getol suarakan interpelasi kepada Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. kedua partai ini masih terus getol melobi partai lainnya, untuk menggolkan wacana interpelasi.
Meskipun tidak selalu meningkat ke Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang bisa menggulingkan posisi Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta, diyakini manuver PDIP ini bertujuan untuk memeloroti elektabilitas Anies Baswedan yang dianggap akan menjadi ganjalan PDIP dalam gawe Pilpres 2024. Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan masuk bursa capres yang elektabilitasnya jauh di atas Puan Maharani dari PDIP.
Ajang balap mobil listrik Formula E yang diselenggarakan DKI Jakarta memang mengandung problem. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta memberikan catatan terhadap penyelenggaraan balap mobil Formula E dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah DKI Jakarta tahun 2019 yang ditandatangani Kepala Perwakilan BPK Perwakilan DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo pada 19 Juni 2020. Dalam laporan ditemukan beberapa masalah dalam penyelenggaraan balap mobil listrik itu.
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta mencatat Pemerintah DKI telah mengeluarkan dana nyaris Rp 1 triliun pada 2019-2020, untuk balap mobil Formula E yang akan digelar tahun depan.
Berdasarkan penelitian transaksi keuangan penyelenggaraan Formula E diketahui bahwa pembayaran yang telah dilakukan kepada penyelenggara balapan senilai 53 juta poundsterling atau setara Rp 983,31 miliar.
Anggaran yang dibayarkan pada 2019 senilai 20 juta poundsterling atau setara Rp 360 miliar. Lalu pada 2020, Pemerintah DKI membayarkan 11 juta poundsterling atau setara Rp 200,31 miliar dan bank garansi senilai 22 juta poundsterling atau setara Rp 423 miliar.
Pada saat persiapan penyelenggaraan musim pertama Formula E 2019/2020 pada Tahun 2020 telah terjadi pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19) sehingga Gubernur DKI Anies Baswedan menunda penyelenggaraan Formula E musim pertama.
Namun demikian, semestinya ada hal yang lebih besar yang patut diajukan interpelasi oleh PDIP yakni penyelenggaraan penanganan pandemi Covid-19 yang menurut catatan BPK RI telah menelan anggaran Rp. 1.035 Triliun.
Masalah yang paling substansial adalah pandemi ini liar tak terkendali hingga mencapai infeksi 3,8 juta kasus dan kematian lebih dari 120.000 jiwa. Belum lagi, adanya dugaan korupsi yang menurut KPK mencapai nilai Rp. 100 triliun. Risma selaku Mensos menggantikan Juliari Peter Batubara, mengaku ada 21 juta data ganda penerima bansos. itu berarti, paling tidak ada Rp 35 Triliun anggaran bansos untuk wong cilik menguap (dikorupsi).
Kenapa PDIP tidak ajukan interpelasi kepada Jokowi sehubungan kegagalan penanggulangan pandemi ? Kenapa PDIP tidak ajukan interpelasi kepada Jokowi sehubungan dengan adanya korupsi dana bansos yang diantaranya telah dibuktikan KPK melalui kasus Juliari Peter Batubara ? Kenapa, PDIP ngotot ke Anies tapi Santuy kepada Jokowi ?
Itu semua menunjukkan, bahwa manuver PDIP yang mengkampanyekan interpelasi kepada Anies hanyalah manuver politik untuk kepentingan PDIP, bukan untuk rakyat. Kalau benar PDIP membela rakyat, semestinya PDIP ajukan interpelasi kepada Jokowi sehubungan dengan penanganan pandemi yang gagal dan terbukti dikorupsi. (AHM/SN)
