KNews.id-Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat (PD) Kamhar Lakumani mengungkit sikap elite PDIP yang menangis saat menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Politikus PDIP Adian Napitupulu bereaksi.
Adian menjabarkan datanya seputar kenaikan harga BBM di era SBY dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adian menyebut kenaikan harga BBM era SBY lebih besar daripada era Jokowi.
“Di era SBY, total kenaikan harga BBM (Premium) Rp 4.690. Sementara di era Jokowi total kenaikan BBM jenis Premium atau Pertalite Rp 3.500. Jadi SBY menaikkan BBM lebih mahal Rp 1.190 dari Jokowi,” kata Adian kepada wartawan, Rabu (7/9/2022).
Adian lalu memaparkan data harga BBM dan upah minimum suatu daerah saat SBY menjabat dan Jokowi menjabat. Anggota Komisi VII DPR RI itu menjadikan Jakarta sebagai contohnya.
“Di era SBY, upah minimum, contoh DKI, Rp 2,2 juta untuk tahun 2013. Dengan BBM harga 6.500 per liter, maka upah satu bulan hanya dapat 338 liter per bulan. Di era Jokowi, hari ini BBM Rp 10 ribu, tapi upah minimum Rp 4,641 juta per bulan,” papar Adian.
“Dengan demikian, maka di era Jokowi setiap bulan upah pekerja senilai dengan 464 liter BBM. Jadi ada selisih kemampuan upah membeli BBM antara SBY dan Jokowi sebesar 126 liter,” imbuhnya.
Soal Petral hingga Jalan Tol
Setelah data harga BBM, Adian mengungkit soal Pertamina Energy Trading Limited (Petral) yang ada di era kepemimpinan SBY. Adian menyebut Petral sebagai ‘mafia’.
“Di era SBY masih ada ‘mafia’ terorganisir dan masif, yaitu Petral, yang embrionya sudah ada sejak awal Orde Baru, yaitu tahun 1969 dan beroperasi mulai 1971. Di era Jokowi Petral dibubarkan tahun 2015, hanya 6 bulan setelah Jokowi dilantik,” katanya.
Aktivis ’98 itu kemudian membandingkan pembangunan infrastruktur, yakni jalan, era SBY dengan Jokowi. Adian menyebut pembangunan jalan tol era Jokowi 10 kali lipat lebih panjang dibandingkan era SBY.
“Pembangunan jalan tol sebagai salah satu infrastruktur penting dalam aktivitas ekonomi di era SBY hanya mampu membangun 193 km jalan tol. Sedangkan di era Jokowi jalan tol yang di bangun hampir 10 kali lipat dari zaman SBY, yaitu 1.900 km,” sebut Adian
“Kalau mau dihitung lebih detail lagi, dari jalan tol, jalan nasional non tol, jalan provinsi, jalan kabupaten, hingga jalan desa sepanjang 304.490 km. Maka setiap detik Jokowi membangun tidak kurang dari 1,5 meter jalan kali lebar yang berbeda-beda,” sambung dia.
Lebih lanjut Adian mengatakan kepemimpinan SBY sebagai Presiden RI adalah era buruk. Dia pun balik menyindir Demokrat.
“Dari perbandingan-perbandingan angka-angka tersebut di atas, maka era SBY tentunya merupakan era kesedihan bagi semua orang, kecuali mereka yang berkuasa saat itu,” kata Adian.
“Saya menyarankan agar kader Demokrat untuk bisa belajar matematika dan belajar sejarah. Sehingga jika membandingkan, maka perbandingan itu logis, tidak antilogika dan ahistoris,” pungkasnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat membebaskan seluruh kadernya mengikuti demo penolakan kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan solar. Demokrat meminta seluruh kadernya tak menangis saat menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM.
“Kader tak perlu menangis dalam menyampaikan argumentasi penolakan kenaikan BBM ini sebagaimana aksi sandiwara elite-elite PDIP pada saat merespons kenaikan BBM di masa pemerintahan SBY yang lalu, yang ternyata saat ini ketika berkuasa bisa memahami kenaikan BBM, padahal tak ada situasi yang benar-benar mendesak jika pemerintah benar-benar peduli dengan rakyatnya,” kata Deputi Bappilu DPP Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Selasa (6/9). (Ach/Dtk)
