Oleh : Damai Hari Lubis – Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
KNews.id – Jakarta 13 Maret 2026 – Soal Tifa, publik pemerhati media berita dan atau netizen sudah tahu kemana arah Tifa saat menawarkan jasa medisnya kepada Jokowi, karena dirinya yang cerdas yakin pahami, ‘menawarkan kemampuan (promosi) mengobati kepada bukan pasiennya, ada indikasi melanggar kode etik IDI.”
Maka sisa penghuni klaster 2 Roy atau bersama dengan Tifa akan ikuti jejak Rismon untuk minta SP-3, dan bagaimana jika Roy diminta oleh Pak Jokowi, permohonan RJ menuju SP.3 harus menyampaikan misi yang terselubung dan siapa-siapa saja aktor penting termasuk rekan-rekan rembukan Roy.
Awalnya terkait kasus dugaan Ijazah S-1, sesuai laporan TPUA 9 Desember 2024 ke Dumas Mabes Polri yang dimotori oleh Eggi dan DHL. Catatan hukum, Kurnia, Akhmad Khoizinudin, Roy, dan termasuk yang TPUA baru kenal April 2025 Rismon dan dr. Tifa kesemuanya tidak ikut melaporkan Jokowi, dasar laporan adalah tentang adanya dugaan publik terhadap temuan dalam kualitas hukum terhadap asas “Peran Serta Masyarakat”. Lalu jika seandainya benar Didu dan Refly terlibat. Kemudian menyasar pihak tokoh penting politisi praktisi lainnya yang lebih punya pengaruh, akan kah semuanya transparansi dan presisi disampaikan oleh Roy ?
Apakah benar Said Didu dan Refly terlibat dalam “penunggangan” terhadap dampak gugatan-laporan TPUA selama ini ? Wallahu ‘alam,
Terkait ijazah Jokowi adalah pure upaya hukum TPUA berdasaran kebebasan dan Hak WNI atas temuan hukum dan peran serta masyarakat, namun ada signal dijadikan sarana (didomplengi) politik praktis, dipolitisir menjadi alat komoditi politik
Karena pengamatan Penulis ada yang aneh Refly Youtuber dan eks Komisaris Pelindo dan pakar hukum tata negara ikut menjadi pengacara ahli pidana, dan M. Said Didu eks Sekretaris Kementerian BUMN (2005-2010), Staf Khusus Menteri ESDM (2014-2016), Komisaris Utama/Independen PTPN IV (2006-2008), serta Komisaris PT Bukit Asam Tbk (PTBA) begitu antusias ikut belakangan serius peduli pasca 2 Mai 2025 bahkan nyinyiri Eggi dan DHL karena mendapat SP.3
Oleh karenanya fenomena diskursus politik yang eksis nampak begitu antusias “endorse” dari pihak pihak eks pejabat piblik yang ikut melibatkan diri dengan giat juang TPUA termasuk Roy Suryo (eks menpora), rajin tampil di media TV hal kasus dugaan ijazah S1 Jokowi ini, hal endorse ini mengental sejak ada acara Gedung Joeang 2 Mai 2025 saat pembentukan TAKA.
Lalu berlanjut dengan gejala gejala dinamika yang dimainkan oleh Said, Roy, Refly (SRR) pasca Eggi-DHL mendapatkan SP-3 nampak ketiga orang ini kecewa berat dengan pola SMS – Susah Melihat orang Senang, Senang Melihat orang Susah, kompak kritisi Eggi-DHL implisit sinis, sebaliknya memuji-muji RRT setinggi langit, walau mereka tahu ada perilaku promosi medis dengan niatan “tertentu”, dan sambil SRR mengejek namun PARADOKS, RH mengajukan RJ dengan pola hukum jungkir balik atau keliru tidak sesuai ketentuan KUHAP serta keras mensupport kliennya tuk terus maju. Jika tidak, maka dia akan mengundurkan diri”
Kemudian bagaimana dengan eks anggota TPUA klaster 1 ? Hal pertanyaan ini jika boleh di jawab, ibarat “mirip orang linglung yang terkena gendam”, mereka yang konsen gunakan metode konsep digital forensik Rismon, yang hasil hipotesanya menjadi temuan ilmiah tentang ijazah asli atau tidak, faktanya ternyata antitesis dari hasil labfor digital yang Rismon katakan sebelumnya bahwa 11 ribu triliun persen ijazah Jokowi adalah palsu. Maka ketika paket gendamnya eks TPUA kelak daluwarsa, mereka bakal tersadar sendiri, lalu meninggalkan arena dengan muncung panjang dan tidak malu malu kucing.
Tapi umumnya pengamatan tentu ada nilai persentase peluangnya, sekalipun kecil persentase kemungkinannya namun bisa saja hasilnya antitesis. Karena logika akal sehat ( perspektif) mereka eks TPUA deteksi “menyerah” sangat besar peluang mungkinnya, namun asumtif, andai ada sosok yang berani bicara lantang lalu menjamin akurasi kalimat lisan lantangnya diatas kertas, “bahwa eks TPUA tidak akan ditahan justru Jokowi selaku pelapor yang bakal ditahan,” maka chance eks anggota TPUA penghujat Eggi dan DHL “pengkhianat” otomatis akan koor tetap maju, tentunya mereka ‘menolak metode kuratif korban gendam.’
(FHD/NRS)
