KNews.id- Ketua umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi mengungkapkan sejumlah kesalahan pemerintah, khususnya Presiden Jokowi dalam pengadaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Oleh sebab itu pihaknya menyebut pemerintahan Jokowi sebagai rezim pembohong terkait proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung.
Terlebih yang jadi sorotan ialah skema pembiayaan yang awalnya non-APBN, namun dalam perkembangannya pemerintah akhirnya menyuntikkan tambahan biaya dengan APBN. Ridho menilai tindakan tersebut tentu mencederai keadalian bagi ekonomi ratusan juta rakyat Indonesia.
“Ini sangat mencederai keadilan ekonomi rakyat. Tidak elok bila seorang pemimpin berbohong terus kepada rakyat,” kata Ridho saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Ummat, Tebet, Jakarta Selatan, mengutip jaringan Hops.id (Suara) pada Jumat, 22 Oktober.
Ridho juga meminta agar Jokowi menepati janji untuk tidak menggunakan APBN sebagai sumber pembiayaan. Apalagi, kebijakan Jokowi di bidang Infrastruktur ini memang cukup masif namun tidak efisien dan tidak tepat sasaran sehingga gagal mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Pembangunan infrastruktur ini tidak sepenuhnya menunjukkan skala prioritas kepentingan publik. Bahkan beberapa pembangunan infrastruktur dengan skala giant project tidak dalam desain dan perencanaan yang baik,” ujarnya.
“Apa lagi khusus untuk jalan tol, harganya sangat mencekik ekonomi rakyat. Jadi cacatnya dua kali,” sambung Ridho.
Lebih lanjut Ridho berharap agar Jokowi bersama Wapres Maruf Amin dalam 3 tahun sisa masa jabatannya bisa memperbaiki kondisi ekonomi ini.
“Partai Ummat tetap mengharapkan di sisa tiga tahun masa bakti yang akan berakhir pada 2024 nanti Presiden Jokowi bersedia melakukan perubahan drastis,” tutup Ridho. (Ade/hops)
