Oleh: Ahmad Daryoko, Koordinator INVEST
KNews.id- PLN itu didirikan sebagai strategi Konstitusi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai Pembukaan UUD 1945. Tegasnya PLN didirikan guna menjabarkan pasal 33 ayat (2) UUD 1945 di Sektor Ketenagalistrikan!.
Makanya Perusahaan2 Belanda spt NV Ogem, Aniem, Gebeo, Ebalom, NIGMN dll itu di Nasionalisasi menjadi Jawatan Gas dan Listrik Negara pada 27 Oktober 1945, yang selanjutnya menjadi PLN!. Ketika perusahaan2 itu dipegang Belanda, hanya orang Belanda, orang kaya, dan antek2 Belanda yang menikmati listrik. Karena biaya operasi kelistrikan mahal.
Ketika berdiri PLN, biaya operasi kelistrikan tetap tinggi. Tetapi untuk menutup kekurangan biaya operasi tersebut, konsumen diminta membayar kekurangannya dengan istilah IURAN LISTRIK. Maka jaman dulu orang membayar listrik ke PLN itu dengan istilah MEMBAYAR IURAN LISTRIK ! Bukan membayar listrik kemudian ada istilah SUBSIDI dari Pemerintah.
Istilah SUBSIDI baru muncul setelah ada infiltrasi Ideologi Kapitalis/Liberal (seperti John Perkins ) yang menggiring PLN yang semula ber “Ideologi” Infrastruktur, kemudian “merangkak” secara Ideologis menjadi BPU PLN – PERUM PLN – PT. PLN (PERSERO) yang bukan Infrastruktur lagi tetapi menjadi alat Kapitalis (yang saat ini bekerja sama dengan Komunis Gaya Baru).
Mafia Listrik itu kemudian membentuk Oligarkhi “Peng Peng” seperti JK, Luhut BP, Dahlan Iskan , Erick Tohir ! Dan saat ini mereka bersama Aseng/Asing dan Taipan 9 Naga telah kuasai 85% asset PLN, dan sebentar lagi akan hapus subsidi listrik (seperti maunya LOI 31 Oktober 1997).
Dan paralel dengan penghapusan subsidi listrik diatas , saat ini Menteri BUMN tengah membentuk Holding-Subholding PLN (yang sebenarnya merupakan konsep WB,ADB, dan IMF pada 1998 berupa “The Power Sector Restructuring Program” sebagai follow up dari LOI 31 Oktober 1997).
Kesimpulan:
Sebenarnya skenario “Perampokan” PLN dan Liberalisasi Kelistrikan ini sudah dimulai seperempat abad yang lalu! Dan baru berhasil pada era Rezim “Bego” ini! Dan tibalah saatnya kita mengucapkan “Selamat Datang Liberalisasi Kelistrikan di Indonesia !” Apapun alasannya, Rezim ini sebelumnya telah gembar gembor dengan jargon NAWA CITA! Pertanyaannya inikah praktik NAWA CITA itu?. (AHM)
