KNews.id – Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape pada Kamis (11/1/2024) berjanji untuk menindak pelanggaran hukum setelah 15 orang tewas dalam kerusuhan di dua kota terbesar di negara tersebut. Kekerasan pecah di Ibu Kota Papua Nugini, Port Moresby, pada Rabu malam setelah sekelompok tentara, petugas polisi dan penjaga penjara melancarkan protes terhadap pemerintah.
Massa yang marah membakar gedung-gedung dan menggeledah toko-toko pada malam kekacauan yang menyebar 300 kilometer (186 mil) utara ke kota Lae. Pada hari Kamis, Komisaris Polisi David Manning mengonfirmasi bahwa sedikitnya 15 orang tewas di dua kota terbesar di negara itu.
Perang Suku Pecah di Papua Nugini, 32 Orang Dibantai di Pulau Cinta PM Marape meminta maaf kepada rakyatnya, dengan mengatakan “ledakan” pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi. “Saya ingin berbicara hari ini, berbicara kepada masyarakat dan berbicara kepada negara,” katanya pada konferensi pers, seperti dikutip AFP.
“Ini adalah negara Anda dan juga negara saya. Melanggar hukum tidak akan menghasilkan hasil tertentu.” Marape mengatakan kerusuhan terburuk telah mereda pada Kamis pagi, namun mengakui ketegangan masih terjadi di sana di beberapa bagian Port Moresby.
Rekaman video yang disiarkan AFPTV menunjukkan para penjarah di ibu kota menyerbu masuk ke toko-toko melalui jendela kaca yang pecah, memasukkan barang-barang curian ke dalam kotak kardus, troli belanja, dan ember plastik.
Seorang pria terlihat membawa seluruh chest freezer di bahunya. Gedung-gedung dan mobil-mobil dibakar, menurut rekaman AFPTV, menimbulkan kepulan asap hitam tebal yang menyelimuti bagian kota yang paling parah terkena dampaknya. Sebelumnya, sekelompok kecil orang berkumpul di luar kantor perdana menteri di Port Moresby, merobek gerbang keamanan dan membakar mobil polisi yang diparkir.
Pemerintah China telah mengajukan keluhan kepada pemerintah Papua Nugini, menyusul laporan bahwa para perusuh menargetkan bisnis milik warganya. Warga Port Moresby, Jerry Mathew (30), mengatakan banyak toko berada di bawah ancaman.
“Beberapa bagian kota aman, namun pusat-pusat besar lainnya tidak,” katanya kepada AFP ketika kerusuhan berkecamuk pada Rabu malam. Gubernur Distrik Ibu Kota Nasional Powes Parkop mengatakan kerusuhan tersebut mewakili tingkat perselisihan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Port Moresby. Sementara itu, surat kabar lokal Post Courier menyebutnya sebagai “hari paling gelap”.
“Yang paling penting adalah kita harus mengakhiri perselisihan ini,” kata Parkop kepada stasiun radio lokal pada Rabu malam. “Tak seorang pun akan menjadi pemenang dalam kerusuhan sipil seperti ini.”
Pasukan keamanan melancarkan protes di dalam Parlemen Papua Nugini setelah mengetahui gaji mereka dipotong tanpa penjelasan. Meskipun pemerintah dengan cepat berjanji untuk memperbaiki apa yang disebutnya sebagai “kesalahan penggajian”, hal ini tidak cukup untuk menghentikan warga sipil yang tidak puas untuk ikut serta dalam permasalahan tersebut.
Ledakan kekerasan ini menyoroti kehidupan yang sering bergejolak di Papua Nugini, sebuah negara yang dilanda kemiskinan dan tingkat kejahatan yang tinggi. Terletak kurang dari 200 kilometer (125 mil) dari perbatasan paling utara Australia, Papua Nugini adalah negara bagian terbesar dan terpadat di Melanesia.
Meskipun negara ini kaya akan cadangan gas, emas, dan mineral, kelompok hak asasi manusia memperkirakan bahwa hampir 40 persen dari sembilan juta penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Australia baru-baru ini menandatangani perjanjian keamanan dengan Papua Nugini, berjanji untuk membantu pasukan polisi memerangi perdagangan senjata, penyelundupan narkoba, dan kekerasan suku. “Kami terus mendesak ketenangan di masa sulit ini,” kata Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. (Zs/SnD)
