KNews.id – Gaza, Anggota senior biro politik Hamas Hossam Badran mengingatkan bahwa setiap pasukan internasional yang dikerahkan di Jalur Gaza harus memiliki misi yang terbatas untuk memantau gencatan senjata dan mengamankan warga sipil Palestina. Hamas menyatakan tetap menolak pelucutan senjata.
Dalam sebuah wawancara dengan Aljazirah, Badran menekankan bahwa mengubah pasukan stabilisasi internasional (ISF) ini menjadi alternatif penjajah untuk melawan Palestina akan semakin memperumit situasi.
Badran mengatakan bahwa faksi-faksi Palestina, termasuk Fatah, menyampaikan posisi terpadu di Kairo mengenai pasukan internasional. Mereka menekankan bahwa posisi Palestina didasarkan pada perlindungan warga sipil dan menghentikan agresi, bukan melegitimasi kehadiran militer asing baru.
Dia menjelaskan ada tuntutan untuk menyerah dan menyerahkan senjata diajukan selama beberapa putaran perundingan. Namun permintaan tersebut mendapat penolakan tegas dari Hamas. “Para pejuang di lapangan tidak dapat menerima opsi ini.”
Badran menuduh tentara Israel mencoba mengeksploitasi masalah ini untuk mendapatkan “gambar kemenangan” dua tahun setelah perang. Ia juga mengatakan bahwa Israel adalah pihak yang mulai menyerang dan menargetkan para pejuang di Rafah, dan menekankan bahwa mereka “mewakili Gaza dan martabat rakyat Palestina, tidak peduli apapun pengorbanannya.”
Latihan Pilar Perkasa yang digelar kesatuan faksi perlawanan Palestina di Gaza pada September 2023.
Dia menekankan bahwa perjanjian tersebut dicapai “setelah dunia bosan dengan perilaku pendudukan, termasuk pemerintah Amerika yang mendukungnya.” Pemimpin Hamas menambahkan bahwa menghentikan genosida harian di Gaza adalah tujuan utama Hamas meskipun pelanggaran gencatan senjata oleh Israel terus terjadi.
Badran menekankan bahwa kelompok perlawanan menangani situasi ini dengan “kebijaksanaan politik dan realisme,” dan bahwa konsensus nasional serta basis dukungan Arab dan Islam mendukung tindakan ini. “Kami adalah pemilik sah tanah tersebut, dan dunia harus mengarahkan kompasnya pada penjajah, bukan pada korbannya.”
Hamas dan Israel mencapai perjanjian gencatan senjata yang ditengahi oleh Mesir, Qatar dan Turki, dan disponsori oleh Amerika Serikat. Perjanjian tahap pertama mulai berlaku pada 10 Oktober. Namun Israel terus melakukan pelanggaran atas kesepakatan itu dengan terus menyerang Gaza.
Genosida Israel di Jalur Gaza menyebabkan lebih dari 70.000 orang menjadi syuhada dan sekitar 171.000 orang Palestina terluka, sebagian besar dari mereka adalah anak-anak dan wanita, serta kehancuran yang meluas. PBB memperkirakan biaya rekonstruksi sekitar 70 miliar dolar AS.
Mengenai masalah pejuang perlawanan yang terdampar di luar “garis kuning” di Rafah, Badran mengungkapkan bahwa Hamas telah terlibat dalam negosiasi yang sulit dengan para mediator untuk mencapai solusi yang akan menyelamatkan nyawa para pejuang perlawanan, namun pendudukan meminta syarat “kondisi yang tidak mungkin.”
Tentara pendudukan Israel mengumumkan pada Ahad bahwa mereka telah membunuh lebih dari 40 pejuang dalam penggerebekan dan pemboman yang menargetkan terowongan di wilayah Rafah (selatan Jalur Gaza) dalam beberapa hari terakhir.
Di Tepi Barat yang diduduki, Badran mengatakan bahwa pendudukan Israel terus menerapkan “eskalasi sistematis” sejak dimulainya perang di Gaza, merujuk pada operasi militer baru-baru ini di Tubas dan Tepi Barat bagian utara, dan serangan sebelumnya di Tulkarem, Jenin dan Nablus.
Dia mengatakan bahwa apa yang terjadi mengungkapkan “kepalsuan narasi Israel yang menghubungkan kejahatannya dengan peristiwa 7 Oktober.” Buktinya, kata dia, Tepi Barat yang tidak berpartisipasi dalam serangan 7 Oktober tetap diserang Israel.
Kelanjutan rencana pengiriman pasukan stabilisasi internasional (ISF) di Gaza semakin tak jelas. Yang terkini, Pakistan menyatakan menolak jika tentaranya dalam pasukan itu ditugasi melucuti Hamas.
Pakistan mengatakan pada Sabtu bahwa meskipun pihaknya siap berkontribusi pada ISF di Gaza, namun pihaknya “belum siap” untuk melucuti senjata kelompok perlawanan Palestina Hamas, Anadolu melaporkan.
“Jika tujuan pengerahan pasukan stabilisasi internasional di Palestina adalah untuk melucuti senjata Hamas, maka kami belum siap untuk itu, itu bukan tugas kami,” kata Ishaq Dar, wakil perdana menteri dan menteri luar negeri, kepada wartawan di Islamabad.
Ia menambahkan bahwa hal itu adalah tugas lembaga penegak hukum Palestina Dia mengatakan jika tujuan ISF adalah menjaga perdamaian, maka Islamabad “pasti” siap berkontribusi untuk hal tersebut.
“Perdana Menteri (Shehbaz Sharif) pada prinsipnya telah menyetujui bahwa kami juga akan mengirimkan pasukan, tetapi kami akan memutuskan hanya setelah mengetahui apa kerangka acuan, kerangka tindakan, dan mandatnya,” tambahnya.
Dar mengatakan dirinya hadir pada pembicaraan awal ketika isu pasukan stabilisasi dibahas dan Indonesia telah menawarkan 20.000 tentara. “Tetapi berdasarkan informasi saya, jika hal ini termasuk melucuti senjata Hamas, maka rekan saya dari Indonesia pun secara informal telah menyatakan keberatannya,” kata Dar.
