KNews.id – Jakarta, Pengamat sektor migas yang juga Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk menonaktifkan Menteri BUMN Erick Thohir terkait dugaan korupsi oplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax.
Yusri berpendapat, jika Presiden Prabowo benar-benar berkomitmen dalam memerangi korupsi, langkah pertama yang harus diambil adalah menonaktifkan Erick Thohir dari jabatannya sebagai Menteri BUMN.
“Jika Presiden Prabowo Subianto benar-benar berkomitmen memerangi korupsi, maka sebaiknya Menteri BUMN segera dinonaktifkan agar kasus ini dapat cepat terselesaikan,” ujar Yusri, Senin (3/3/2025).
Yusri menegaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo harus menonaktifkan Erick Thohir adalah karena pengelolaan ekosistem pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG yang menurutnya dikuasai oleh kartel minyak. Ia menilai, rakyat sebagai pengguna BBM sangat dirugikan oleh proses bisnis yang diduga koruptif di tubuh Pertamina yang melibatkan pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Erick Thohir.
“Rakyat pengguna BBM sangat dirugikan oleh proses bisnis yang koruptif di Pertamina yang diduga dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk Erick Thohir,” jelas Yusri. Lebih lanjut, Yusri menyoroti sikap Erick Thohir yang sempat bungkam lebih dari empat bulan sejak Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai menggeledah kantor dan rumah direksi Pertamina pada Oktober 2024.
Namun, setelah bertemu dengan Jaksa Agung, Erick Thohir secara tiba-tiba menyatakan bahwa ia akan mengevaluasi direksi Pertamina yang menjadi tersangka. Yusri juga meyakini bahwa tim penyidik Kejagung sangat profesional dan memiliki cukup bukti untuk mengusut kasus ini.
Ia mengingatkan bahwa pengawasan terhadap bisnis Pertamina tidak bisa lepas dari tanggung jawab Menteri BUMN. “Proses bisnis pengadaan minyak di Pertamina tak bisa lepas dari tanggung jawab Menteri BUMN dan mantan Dirut Pertamina,” papar Yusri.
Ini Harapan Warga Buat Presiden Prabowo Subianto Soal Pertamax Oplosan
Kekecewaan masyarakat terhadap dugaan Pertamax oplos disampaikan sejumlah akun di media sosial. Salah sataunya akun @Iamsalimvanjafa.
Ia mendorong Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk bertanggungjawab terkait dugaan korupsi Pertamina Patra Niaga. Sebab, selama Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN ada 11 BUMN yang melakukan dugaan korupsi.
Di antaranya, Pertamina, PT Timah, Garuda Indonesia, PTPN, Krakatau Steel, Asabri, Jiwasraya, Waskita Karya, ASDP, PTBA, dan PGN. Hal senada disampaikan akun TikTok @BukanKabarBiasa.
Warganet mendesak Presiden RI Prabowo Subianto dapat menonaktifkan sementara Menteri BUMN Erick Thohir usai mencuatnya dugaan oplos BBM Pertalite menjadi Pertamax dalam pusaran kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
Akun tersebut mengutip pernyataan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman yang tayang dalam sejumlah pemberitaan.
“Presiden Prabowo disarankan menonaktifkan sementara Menteri BUMN Erick Thohir menyusul terungkapnya dugaan oplos BBM Pertalite menjadi Pertamax,” bunyi akun tersebut, Senin,(3/3/2025).
Dalam akun tersebut disebutkan, jika Presiden Prabowo benar-benar berkomitmen memerangi korupsi maka sebaiknya Menteri BUMN Erick Thohir dapat dinonaktifkan. Menurut akun itu dengan cara tersebut kasus ini dapat dugaan oplos ini akan cepat terselesaikan.
“Proses bisnis pengadaan minyak di Pertamina tak bisa lepas dari tanggungjawab Menteri BUMN dan mantan Dirut Pertamina,” ungkap akun tersebut. Sejauh ini, Erick Thohir hanya menjawab akan melakukan review total, untuk merespon kondisi korupsi yang menghinggapi Pertamina Patra Niaga.
Akun @Yetty Tjan juga menyarankan, Erick Thohir untuk mundur secara lantaran diduga keterlibatannya dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
“Kalau di Jepang Sudah mundur teratur,” bunyi akun @Yetty Tjan.
Pertamina Akhirnya Minta Maaf
Pertamina akhirnya meminta maaf atas kasus korupsi yang menimpa jajaran petinggi PT Pertamina Patra Niaga.
Permintaan maaf itu disampaikan langsung oleh Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri pada Senin (3/2/2025) dalam konferensi pers. Simon menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia atas kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang terjadi.
Simon mengatakan, sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina tidak hanya menjadi aset bangsa, namun menjadi urat nadi yang mendukung hajat hidup masyarakat Indonesia. Apabila dalam perjalanannya Pertamina menyakiti hati masyarakat maka perusahaan pelat merah tersebut meminta maaf.
“Untuk itu, selama 67 tahun, Pertamina terus berkomitmen untuk memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat.” “Dalam perjalanannya, apabila terjadi beberapa tindakan yang tentunya menyakiti hati dan kepercayaan yang diberikan masyarakat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya,” ungkap Simon. Pada kesempatan itu, Simon menyatakan siap berkomitmen untuk membenahi kinerja Pertamina.
Pertamina membentuk tim crisis center untuk mengevaluasi keseluruhan proses bisnis, terutama dari aspek operasional. “Kami akan terus berkomitmen untuk melakukan dan memperbaiki agar tata kelola pertamina jauh lebih baik.”
“Sekali lagi mewakili keluarga besar Pertamina, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, kami akan membenahi diri, memperbaiki diri,” ungkap Simon. Dirut Pertamina juga menyampaikan dukungan terhadap proses hukum yang berjalan.
“Kami sangat mendukung upaya Kejaksaan Agung dan terus membantu apabila dibutuhkan, data-data atau keterangan-keterangan tambahan agar dapat diproses sesuai ketentuan,” ungkapnya. Simon menyampaikan komitmen PT Pertamina (Persero) untuk selalu berkomitmen terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan dalam prinsip Good Corporate Governance.
Menteri BUMN Sudah Komunikasi dengan Kejaksaan Agung
Menteri BUMN Erick Thohir mengaku sudah rapat dengan Kejaksaan Agung RI terkait dengan penangkapan Bos Pertamina dalam kasus dugaan oplos bahan bakar minyak (BBM). Dari penjelasan Kejaksaan Agung, Erick Thohir pun menyebut bahwa dugaan oplosan sendiri masih didalami oleh Kejaksaan Agung bagaimana bentuknya.
“Saya dan Pak Jaksa Agung rapat jam 11 malam mengenai isu apakah ini blending oplosan, kita enggak mau berargumentasi,” ucap Erick, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Minggu (2/3/2024) dimuat Tribunnews.com. Ia hanya memastikan, jika benar terjadi praktik oplosan pasti sudah ditindak.
Erick lantas menyinggung soal tahapan blending dalam proses pembuatan BBM di industri perminyakan. Menurutnya apabila blending hal itu legal di industri perminyakan. Namun sifatnya berbeda dengan oplosan.
“Tapi kalau itu ada oplosan di titik tertentu, kan pihak kejaksaan sedang menggali itu,” ujar Erick. “Apakah ini blending? Ini beda lagi karena ada yang namanya blending di industri perminyakan yang selama ini sudah terjadi. Apakah itu koruptif atau bagian penaikan performance dari bensin tersebut. Bukan RON bensin tersebut,” ujarnya.
Menurut Erick, tidak semua SPBU dimiliki oleh Pertamina. Ada pula SPBU milik pengusaha swasta. Oleh karena itu, Erick meminta semua pihak untuk tidak secara emosional menanggapi isu praktik BBM oplosan ini.
“Tidak semua pom bensin milik Pertamina. Semua banyak, mayoritas pom bensin itu milik UMKM, swasta. Nah itu kita harus jaga juga.”
“Nah ini yang sama-sama, kalau kita membenahi sesuatu, jangan dengan emosi, tuduh-menuduh,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung RI menangkap bos PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan. Dirdik Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar mengungkapkan peran dari Riva Siahaan yang membuat Dirut PT Pertamina Patra Niaga itu menjadi tersangka.
Abdul Qohar mengatakan, Riva Siahaan bersama dengan Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, SDS, dan VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, AP, bersama-sama memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan dengan cara melawan hukum.
“Riva Siahaan bersama SDS, dan AP memenangkan DMUT/broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum,” kata Abdul Qohar dalam keterangan persnya, Senin (24/2/2025) malam.
Tak hanya itu, Riva Siahaan juga berperan melakukan pembelian produk Pertamax, tapi sebenarnya ia hanya membeli produk Pertalite yang harganya lebih rendah. Kemudian produk Pertalite ini di-blending atau dioplos untuk dijadikan produk Pertamax.
Abdul Qohar pun menegaskan bahwa perbuatan Riva Siahaan ini tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. “Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, Riva kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax (Ron 92).”
“Padahal sebenarnya, hanya membeli Pertalite (Ron 90) atau lebih rendah.”
“Kemudian, Pertalite tersebut di-blending di Storage/Depo untuk menjadi Ron 92. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada,” terang Abdul Qohar. Namun demikian usai penangkapan tersebut Pertamina membantah telah mengoplos BBM.
Bantahan itu disampaikan dalam rapat dengan komisi XII DPR.
Di hadapan DPR, PT Pertamina Patra Niaga mengakui adanya proses penambahan zat aditif pada BBM jenis Pertamax sebelum didistribusikan ke SPBU, Rabu (26/2/2025) namun hal itu berbeda dengan mengoplos.
“Di Patra Niaga, kita terima di terminal itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak ada proses perubahan RON. Tetapi yang ada untuk Pertamax, kita tambahan aditif. Jadi di situ ada proses penambahan aditif dan proses penambahan warna,” ujar Pelaksana Tugas Harian (Pth) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra.
Ega menekankan bahwa proses injeksi tersebut adalah proses umum dalam industri minyak. Tujuannya utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas produk. “Meskipun sudah dalam RON 90 maupun RON 92, itu sifatnya masih best fuel, artinya belum ada aditif,” ucap Ega.
Namun, Ega memastikan bahwa penambahan zat aditif yang dilakukan, bukan berarti terjadi pengoplosan Pertamax dengan Pertalite. “Ketika kita menambahkan proses blending ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan value daripada produk tersebut,” kata Ega.
“Jadi best fuel RON 92 ditambahkan aditif agar ada benefitnya, penambahan benefit untuk performance dari produk-produk ini,” sambungnya. Selain itu, lanjut Ega, setiap produk yang diterima Pertamina telah melalui uji laboratorium guna memastikan kualitas BBM tetap terjaga hingga ke SPBU.
“Setelah kita terima di terminal, kami juga melakukan rutin pengujian kualitas produk. Nah, itu pun kita terus jaga sampai ke SPBU,” ungkap Ega.
