KNews.id- Sejumlah kelompok mahasiswa di berbagai daerah masih menggelar aksi unjuk rasa lanjutan pascagelaran unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Soebroto pada 11 April 2022 lalu dan beberapa hari sebelumnya.
Setelah 11 April itu pun, aksi demo mahasiswa dengan tuntutan serupa terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia dari mulai Medan, Lampung, hingga Bali. Dan, pada hari ini aksi massa terjadi di Surabaya, Jawa Timur.
Dalam berbagai aksi mahasiswa menyuarakan berbagai tuntutan antara lain terkait kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, kenaikan tarif pajak, lonjakan harga bahan pokok, reforma agraria, hingga penolakan penundaan pemilu atau masa jabatan presiden tiga periode.
Serangkaian aksi mahasiswa itu terus mendapatkan sorotan publik, khususnya terkait keberhasilan mahasiswa dalam menyuarakan tuntutannya hingga membandingkan aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa saat ini dengan yang terjadi pada 1998 silam.
Sebagai informasi, aksi mahasiswa pada 1998 berhasil melengserkan Presiden kedua RI, Soeharto, dan membawa Indonesia masuk ke era Reformasi. Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo, menyatakan mahasiswa telah berhasil mengonsolidasikan diri di tengah situasi sulit seperti saat ini patut diacungi jempol.
Menurutnya, mahasiswa berhasil melakukan konsolidasi untuk menggelar aksi unjuk rasa di tengah pelaksanaan kuliah yang masih berlangsung dalam jaringan (daring) hingga saat ini.
Ia menilai gerakan mahasiswa saat ini sebenarnya sudah berhasil mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pernyataan terkait penyelenggaraan Pemilu 2024, sehari sebelum mahasiswa turun menggelar aksi unjuk rasa.
“Keberhasilan mereka dalam mengonsolidasikan diri di tengah kuliah daring, itu sesuatu yang harus diacungi jempol, enggak ada gerakan mahasiswa yang bisa melakukan itu. Bahkan, sebelum mereka turun ke jalan, Jokowi sudah beri pernyataan soal pemilu,” kata Kunto saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Kamis (14/3).
Meskipun demikian, Kunto memandang elemen mahasiswa harus terus berkonsolidasi dengan elemen masyarakat lainnya ketika ingin melakukan aksi unjuk rasa.
Menurutnya, konsolidasi itu penting dilakukan agar gerakan mahasiswa tidak terjebak dalam gerakan elite dan membawa isu yang tidak bersentuhan dengan masyarakat.
Terkait pandangan sejumlah kelompok masyarakat yang membandingkan gerakan mahasiswa saat ini dengan yang terjadi pada 1998 lalu, Kunto mengatakan generasi berubah.
Dan, sambungnya, gerakan mahasiswa harus berevolusi menjadi lebih cair. Menurutnya, gerakan mahasiswa saat ini bukan panggung pameran jumlah massa, tapi terkait efektivitas dalam mengubah kebijakan pemerintah yang diskriminatif.
“Generasi berubah, [gerakan] ’98 juga dulu dibandingkan dengan [gerakan] 1965. Justru perbedaan generasi ini memungkinkan gerakan mahasiswa berevolusi, lebih cair, apalagi sekarang ada internet dan media sosial,” katanya.
“Jadi bukan pameran massa lagi, tapi jadikan gerakan ini lebih efektif dalam mengubah kebijakan yang diskriminatif dan tidak menguntungkan rakyat,” sambung dia.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Idil Akbar, mengungkapkan gerakan mahasiswa saat ini tidak bisa dibandingkan dengan gerakan mahasiswa yang terjadi pada 1998 silam.
Dia mengatakan banyak perbedaan situasi atau kondisi dari gerakan mahasiswa yang terjadi saat ini dengan yang terjadi di 1998. Salah satunya, menurutnya, pihak yang dilawan dan yang berada di barisan mahasiswa.
“Pada 1998, yang dilawan adalah negara yang didukung oleh militer. Sementara hari ini, mahasiswa bukan melawan pemerintah, tapi memberikan aspirasi, kemudian militer sudah sesuai koridor mereka,” ucap Idil.
“Sehingga ketika 1998 militer dalam aksi perlawanan mahasiswa, maka hari ini tidak ada itu. Itu yang kemudian menyebabkan eskalasinya tidak bisa dibandingkan yang hari ini dengan 1998,” sambungnya.
Meski jumlah massa dan eskalasi di daerah pada 1998 jauh lebih besar, Idil berkata, aksi mahasiswa yang berlangsung saat ini tidak bisa dianggap remeh. Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus menyatakan sedang menunggu respons pemerintah terkait tuntutan yang pihaknya sudah suarakan dalam beberapa aksi unjuk rasa lalu.
Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) I Putu Yoga Saputra, mendesak pemerintah sudah mendengar dan menindaklanjuti tuntutan pihaknya. Menurutnya, berbagai tuntutan sudah disuarakan oleh mahasis yang tergabung dalam Cipayung Plus di seluruh provinsi di Indonesia.
“Untuk saat ini, kami menunggu respon dari pemerintah terkait tuntutan yang kita bawa pada saat aksi kemarin. Kami dari Cipayung Plus berharap pemerintah sudah mendengar dan menindaklanjuti apa yang telah menjadi tuntutan rekan-rekan mahasiswa pada saat aksi kemarin,” katanya.
“Terlebih, hampir di seluruh provinsi di Indonesia, Cipayung Plus juga ikut bersikap dan bergerak untuk membawa tuntutan terkait isu-isu yang ada saat ini,” tambahnya.
CNNIndonesia.com sudah menghubung Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan BEM Universitas Indonesia untuk meminta penjelasan terkait aksi unjuk rasa yang telah dan akan mereka lakukan. Namun, BEM SI dan BEM UI belum memberikan respons hingga berita ini diturunkan. (AHM/cnn)
