KNews.id – Jakarta, 29 Februari 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari Kamis
menyepakati rencana pembangunan gedung kantor di area Ibu Kota Nusantara (IKN)
dengan penandatanganan perjanjian dengan otorita IKN.
Penandatanganan perjanjian OJK dan Otorita IKN dilakukan Ketua Dewan
Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono
disaksikan Presiden RI Joko Widodo di lokasi IKN, Kalimantan Timur.
Perjanjian OJK dan Otorita IKN didasari pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK)
Republik Indonesia Nomor 179/KM.6/KNL.0704/2023 tanggal 10 Oktober 2023.
Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Otorita Ibu Kota
Nusantara Yang Dioperasikan Oleh Pihak Lain Dalam Rangka Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
Poin-poin perjanjian OJK dan Otorita IKN antara lain mengenai penggunaan barang
milik negara (BMN) berupa tanah untuk pembangunan gedung kantor dan fasilitas
penunjang lainnya bagi OJK untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Tanah yang disepakati berlokasi di Sub Wilayah Perencanaan (SWP) I.A., Wilayah
Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Ibu Kota Nusantara, seluas
13.800 m2.
Rencana pembangunan gedung kantor OJK di IKN merupakan bagian dari amanat
UU OJK No.21 tahun 2011 pada pasal 3 yang menyebutkan OJK berkedudukan di
Ibukota Negara Kesatuan RI.
Kehadiran kantor OJK merupakan dukungan nyata terhadap program pengembangan IKN yang dilakukan pemerintah, serta untuk mendukung kepentingan perekonomian nasional melalui pembangunan infrastruktur sektor jasa keuangan seperti pembangunan pusat layanan perbankan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN.
(Zs/OJK)
