spot_img
Rabu, April 17, 2024
spot_img

OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Edccash

KNews.id – Jakarta, 27 Februari 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP- 26/D.03/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR EDCCASH, mencabut izin usaha PT BPR
EDCCASH yang beralamat di Graha Ameera No. 3, Jl. Raya Kelapa Dua, Islamic,
Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten.

Pencabutan izin usaha PT BPR EDCCASH merupakan bagian tindakan pengawasan
yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta
melindungi konsumen.

- Advertisement -

Pada 31 Maret 2023, OJK telah menetapkan PT BPR EDCCASH dalam status
pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS)
memiliki predikat Kurang Sehat.

Kemudian pada 12 Januari 2024, OJK menetapkan PT BPR EDCCASH dalam status
pengawasan Bank Dalam Resolusi dengan pertimbangan bahwa OJK telah
memberikan waktu yang cukup kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang
Saham BPR untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan
Permodalan dan Likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status
dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian
Rakyat Syariah. Namun demikian Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham
BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR.

- Advertisement -

Selanjutnya, berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang
Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 32/ADK3/2024 tanggal 20
Februari 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR EDCCASH, Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan
terhadap PT BPR EDCCASH dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha
BPR.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK di atas,
melakukan pencabutan izin usaha PT BPR EDCCASH. Dengan pencabutan izin usaha
ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan.

- Advertisement -

OJK mengimbau kepada nasabah BPR agar tetap tenang karena dana masyarakat di
Perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Zs/OJK)

Berita Lainnya

Direkomendasikan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti

Terpopuler

Terkini