KNews.id – Jakarta – Praktisi Hukum dan Aktivis Antikorupsi, Saor Siagian, mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera mencopot Nusron Wahid dari jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Hal tersebut disampaikan oleh Saor setelah Nusron mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Golkar sejak enam bulan lalu karena alasan ingin mengurus hal lain.
Di Golkar, Nusron diketahui merupakan salah satu pengurus DPP Partai Golkar untuk periode 2024-2029 sebagai Ketua Biang Keagamaan dan Kerohanian. Meski tidak lagi menjadi pengurus DPP partai, Nusron tetap berstatus sebagai anggota Partai Golkar.
Nusron sendiri mengatakan bahwa pengunduran diri tersebut sudah direncanakan lama dan telah didiskusikan dengan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia sejak 2025 lalu. Tapi Nusron tidal menjelaskan alasan pengunduran dirinya.
Adapun, pengunduran diri ini terungkap di tengah ramainya sorotan publik terhadap Nusron yang namanya ikut terseret dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, yang saat ini tengah diusut oleh KPK.
Saor awalnya pun mendesak agar KPK segera memanggil Nusron untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut, apalagi empat tersangka merupakan orang kepercayaan Nusron, yakni Fahd El Fouz, Arif Sugiyanto, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
“Kita juga kasih ultimatum nih kepada KPK 1 kali 24 jam supaya segera karena kalau tidak ini bisa me-reduce kepercayaan publik kepada KPK,” katanya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (21/9/2026).
Setelah itu, Saor pun menyinggung pengunduran diri Nusron dari kepengurusan Golkar. Kemudian mendesak Prabowo untuk mencopot Nusron dari jabatan Menteri ATR/BPN.
“Kalau Golkar sudah menonaktifkan, kalau bahasa mereka kan 6 bulan yang lalu sudah mengundurkan diri katanya, ya biarlah itu antara urusan mereka, Golkar dengan Nusron. Saya kira juga Presiden segera menonaktif, karena apa? Ini bisa merusak citra BPN atau Kementerian Tata Ruang dengan masih aktifnya Saudara Nusron ini,” ungkapnya.
Menurut Saor, jika Nusron tidak mengundurkan diri, maka Prabowo perlu untuk segera mencopotnya.
“Kenapa tidak dipaketkan, kenapa malah contoh yang baik itu Golkar sudah nonaktifkan. Kalau dia tidak punya harga diri mau mengundurkan diri, saya kira kita minta presiden (nonaktifkan),” tegas Saor.
“Karena apa? Ini menyentuh jantung programnya presiden yang setiap hari omon-omon soal pemberatasan korupsi, tetapi masih dibiarkan,” imbuhnya.
Saor pun mengatakan langkah Golkar bisa menjadi contoh bagi Prabowo agar segera mencopot Nusron dari jabatan Menteri ATR/BPN.
“Golkar malah menurut saya, terlepas mereka dibilang bulan yang lalu, ini sudah contoh, malah mestinya presiden yang di depan segera menonaktifkan, karena apa? RUU Agraria misalnya, saya mengutip pernyataan Nusron soal hak tanah, harus melindungi fundamental hak-hak warga negara supaya tanah-tanahnya sangat jangan diambil atau tanah-tanahnya dilindungi.”
Praktisi Hukum dan Aktivis Antikorupsi, Saor Siagian, mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera mencopot Nusron Wahid dari jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Hal tersebut disampaikan oleh Saor setelah Nusron mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Golkar sejak enam bulan lalu karena alasan ingin mengurus hal lain.
Di Golkar, Nusron diketahui merupakan salah satu pengurus DPP Partai Golkar untuk periode 2024-2029 sebagai Ketua Biang Keagamaan dan Kerohanian. Meski tidak lagi menjadi pengurus DPP partai, Nusron tetap berstatus sebagai anggota Partai Golkar.
Nusron sendiri mengatakan bahwa pengunduran diri tersebut sudah direncanakan lama dan telah didiskusikan dengan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia sejak 2025 lalu. Tapi Nusron tidal menjelaskan alasan pengunduran dirinya.
Adapun, pengunduran diri ini terungkap di tengah ramainya sorotan publik terhadap Nusron yang namanya ikut terseret dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, yang saat ini tengah diusut oleh KPK.
Saor awalnya pun mendesak agar KPK segera memanggil Nusron untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut, apalagi empat tersangka merupakan orang kepercayaan Nusron, yakni Fahd El Fouz, Arif Sugiyanto, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
“Kita juga kasih ultimatum nih kepada KPK 1 kali 24 jam supaya segera karena kalau tidak ini bisa me-reduce kepercayaan publik kepada KPK,” katanya, Senin (21/9/2026).
Setelah itu, Saor pun menyinggung pengunduran diri Nusron dari kepengurusan Golkar. Kemudian mendesak Prabowo untuk mencopot Nusron dari jabatan Menteri ATR/BPN.
“Kalau Golkar sudah menonaktifkan, kalau bahasa mereka kan 6 bulan yang lalu sudah mengundurkan diri katanya, ya biarlah itu antara urusan mereka, Golkar dengan Nusron. Saya kira juga Presiden segera menonaktif, karena apa? Ini bisa merusak citra BPN atau Kementerian Tata Ruang dengan masih aktifnya Saudara Nusron ini,” ungkapnya.
Menurut Saor, jika Nusron tidak mengundurkan diri, maka Prabowo perlu untuk segera mencopotnya.
“Kenapa tidak dipaketkan, kenapa malah contoh yang baik itu Golkar sudah nonaktifkan. Kalau dia tidak punya harga diri mau mengundurkan diri, saya kira kita minta presiden (nonaktifkan),” tegas Saor.
“Karena apa? Ini menyentuh jantung programnya presiden yang setiap hari omon-omon soal pemberatasan korupsi, tetapi masih dibiarkan,” imbuhnya.
Saor pun mengatakan langkah Golkar bisa menjadi contoh bagi Prabowo agar segera mencopot Nusron dari jabatan Menteri ATR/BPN.
“Golkar malah menurut saya, terlepas mereka dibilang bulan yang lalu, ini sudah contoh, malah mestinya presiden yang di depan segera menonaktifkan, karena apa? RUU Agraria misalnya, saya mengutip pernyataan Nusron soal hak tanah, harus melindungi fundamental hak-hak warga negara supaya tanah-tanahnya sangat jangan diambil atau tanah-tanahnya dilindungi.”
