KNews.id – Novel Baswedan angkat bicara soal sikap pemerintah mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Novel menilai langkah itu terkesan aneh dan mencurigakan.
“Ya, sikap yang aneh dan patut dicurigai kepentingan apa dibaliknya. Karena ada beberapa kejadian yang bersamaan dan saya yakin ada hubungannya,” kata Novel saat dihubungi, Senin (12/6/2023).
Novel menyoroti soal gugatan MK dari Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang awalnya hanya melakukan uji materi terkait batas usia bagi pimpinan KPK. Di tengah jalan Ghufron lalu menambah uji materi gugatannya soal masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun.
MK pun mengabulkan kedua gugatan Ghufron tersebut. Novel juga menyoroti putusan MK yang turut menambah masa periode jabatan untuk Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
“Soal ini beberapa kali gugatan serupa ke MK ditolak karena alasan open legal policy. Tetapi untuk hal ini diterima, bahkan putusan ultra petita yang mengubah periodisasi Dewan Pengawas dari 4 menjadi 5 tahun. Dan hal ini tidak pernah menjadi permohonan atau pokok gugatan,” jelas Novel.
“Alih-alih memperbaiki Dewas yang selama ini mengaku tidak bisa bekerja baik karena mempunyai tugas, tetapi tidak memiliki kewenangan. Tapi justru menambah waktu tanpa memperbaiki permasalahan,” tambahnya.
Menurut Novel, sikap pemerintah yang sepakat dengan MK untuk memperpanjang masa jabatan Firli Bahuri cs sebagai pimpinan KPK juga problematik. Mantan penyidik KPK ini menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran etik yang menyangkut pimpinan KPK periode sekarang.
Novel juga menyinggung perihal kesalahan data yang disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat bersama Komisi III DPR pada Rabu (7/6). Namun, hal itu, menurut Novel, justru tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.
“Sekitar dua hari kemudian, Menko Polhukam mengumumkan pandangan pemerintah tentang Putusan MK No 112, yang mengartikan bahwa putusan MK diberlakukan sejak Firli sehingga akan diperpanjang sampai dengan 2024. Saya tidak melihat alasan bahwa pilihan sikap untuk memandang bahwa putusan MK berlaku retroaktif adalah suatu kewajiban, tetapi itu adalah pilihan,” katanya.
“Barangkali pemerintah menganggap ‘mengerem/menjinakkan’ pemberantasan korupsi adalah hal yang harus dilakukan untuk saat ini. Saya menduga hal tersebut di atas saling terkait dan saya mencurigai ada pihak yang sudah mengatur sedemikian rupa agar terjadi demikian,” tambah Novel.
Novel mengatakan sikap pemerintah dalam memperpanjang masa jabatan Firli Bahuri cs merupakan bukti konsistensi dalam melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Bila nanti ternyata apa yang saya katakan benar, maka ini konsistensi dari pemerintah yang sejak awal tidak menghendaki pemberantasan korupsi diperkuat. Dan memberikan peluang kepada pimpinan KPK yang sanggup meremukan KPK untuk terus melakukan aksinya dan tidak mendorong dilakukan penindakan terhadap kejahatan/pelanggaran yang dilakukan,” papar Novel.
Lebih lanjut Novel menilai kerja pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini masih harus mendapatkan jalan terjal.
“Saya kira setiap orang yang ingin pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan baik di negeri ini mesti bersabar. Karena awan tebal yang menyelimuti pemberantasan korupsi ternyata belum hilang,” tutur Novel Baswedan.
Pemerintah Tak Akan Lanjutkan Pembentukan Pansel Capim KPK
Pemerintah telah mengambil sikap soal putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun. Pemerintah mengikuti putusan tersebut.
Menko Polhukam Mahfud Md lalu menjelaskan nasib panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim KPK). Mahfud menyebut pansel capim KPK kini tidak perlu dilanjutkan lagi.
Mahfud awalnya menjelaskan pemerintah baru memulai rencana pembentukan pansel capim KPK. Sejumlah diskusi juga telah dilakukan sejak April dan Mei 2023.
“Pansel belum dibentuk tapi baru dimulai untuk dibentuk. Mulainya sejak April dan Mei, tapi baru diskusi-diskusi kecil,” kata Mahfud kepada detikcom, Sabtu (10/6).
Di tengah pembahasan untuk pembentukan pansel capim KPK, Mahkamah Konstitusi (MK) lalu memutuskan memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun. MK lalu menguatkan putusannya itu dengan mengatakan keputusan tersebut berlaku sejak era pimpinan KPK periode sekarang.
Berbekal putusan MK itu, masa jabatan Firli Bahuri dkk selaku pimpinan KPK yang sedianya berakhir tahun ini kemudian diperpanjang satu tahun ke depan. Mahufd menyebut putusan MK itu mengubah rencana pemerintah dalam proses pembentukan pansel capim KPK.
Menurut Mahfud, pembentukan pansel capim KPK saat ini pun tidak perlu dilanjutkan lagi setelah pemerintah mengambil sikap untuk mengikuti putusan MK soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.
“Eh tiba-tiba ada vonis MK, ya, sudah. Belum dilanjutkan lagi. Malah tidak perlu dilanjutkan pembentukannya,” terang Mahfud. (RZ/DTK)
