Sunday, April 23, 2023
Keuangan News
  • Nasional
    • Hukum
    • Kebijakan
    • Makro Ekonomi
    • Peristiwa
    • Politik
  • Internasional
    • Afrika
    • Amerika
    • Asia
    • Australia
    • Eropa
    • Timur Tengah
  • Keuangan
    • Asuransi
    • Leasing
    • Liputan Khusus
    • Perbankan
    • Syariah
    • UKM
  • Investasi
    • Emiten
    • Market / Pasar
    • Properti
  • Khazanah
  • Lifestyle
    • Teknologi
    • Tokoh
    • Travel
    • Wisata
  • Advertorial
  • KN English
  • Opini
No Result
View All Result
  • Nasional
    • Hukum
    • Kebijakan
    • Makro Ekonomi
    • Peristiwa
    • Politik
  • Internasional
    • Afrika
    • Amerika
    • Asia
    • Australia
    • Eropa
    • Timur Tengah
  • Keuangan
    • Asuransi
    • Leasing
    • Liputan Khusus
    • Perbankan
    • Syariah
    • UKM
  • Investasi
    • Emiten
    • Market / Pasar
    • Properti
  • Khazanah
  • Lifestyle
    • Teknologi
    • Tokoh
    • Travel
    • Wisata
  • Advertorial
  • KN English
  • Opini
No Result
View All Result
KeuanganNews.id
No Result
View All Result
Home Headline

NKRI Harga Mati Berubah Menjadi Harga Obral

by Redaksi
12/05/2022 11:51 PM
in Headline, Opini
A A
Rezim Jokowi

Foto Istimewa

Share on FacebookShare on Twitter

Oleh: Sutoyo Abadi (Koordinator Kajian Politik Merah Putih)

KNews.id- Rezim Jokowi sekarang bekerja untuk oligarki hingga orang-orang kaya yang dapat mengatur kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang menguntungkan mereka.

Baru pertama kali di era Presiden Jokowi para oligarki bisa mengatur arah kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah. Pada zaman Presiden Soeharto, Habibie, Gusdur, Megawati, Oligarki tidak bisa masuk mengatur kebijakan Negara.

Baca juga:

Prabowo Subianto Melemah, Anies Baswedan Menguat!

Politikus PDIP Membocorkan bahwa Mahfud MD akan Menjadi Pendamping Ganjar Pranowo!

Pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDIP dapat Kandas karena Jokowi Lebih Nyaman dengan Prabowo Subianto!

Menurut ahli ekonomi Prof. Rizal Ramli mengatakan bahwa – macam macam UU pesanan Oligargi antara lain  UU Mineral, supaya yang punya konsensi batubara diperpanjang 10 tahun plus 10 tahun. Nilainya pertambahan konsensi otomatis itu, puluhan ratusan miliar dolar.

Pesan royalti batubara dikurangi, itu kerugian negaranya puluhan triliun. Pesan supaya Omnibus Law ada, supaya kesejahteraan buruh berkurang dan lain-lainnya berkurang.

Pertambahan konsensi 20 tahun, itu nilainya ratusan miliar dolar, enggak ada apa-apanya proyek. Proyek itu yang main pribumi biasanya, atau teman non pribumi yang masih naik kelas. Atau pesan UU supaya dihapuskan royalti batubara. Para taipan atau oligarki sekarang ini bisa memesan dan menyiapkan draf UU. Sedangkan Presiden dan para menterinya tinggal menjalani pesanan tersebut.

Dalam Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Berdasarkan Pasal 127 ayat (3) hak pengelolaan diberikan selama 90 tahun. Hal pengelolaan ini dapat diberikan hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai (HP).

Sedangkan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah mengatur bahwa jangka waktu HGU diberikan selama 25 atau 35 tahun kepada pemohon yang memenuhi persyaratan.

Pada masa penjajahan saja pemberian konsesi pada perkebunan Belanda hanya 75 tahun. “Sekarang UU Cipta Kerja  menjadikan HGU berumur 90 tahun, lebih parah dibanding saat kita masih dijajah”,. Sebab, hak pengelolaan dapat dikonversi menjadi HGU, HGB dan HP bagi kepentingan pemodal.

Ketentuan ini merupakan bentuk penyimpangan Hak Menguasai dari Negara (HMN) dan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Tiba-tiba dengan dalih menciptakan norma baru, hak pengelolaan ini seolah menjadi jenis hak baru yang begitu powerful, yang kewenangannya diberikan kepada pemerintah. Ketimpangan penguasaan tanah akan semakin besar.

Kemudian, korporasi besar akan semakin mudah untuk melakukan praktik monopoli karena jangka waktu hak pengelolaan atas tanah yang sangat lama. “Ini cara memutar tersembunyi pemerintah, yang ingin kembali memprioritaskan HGU, HGB, HP untuk investor besar. Di tengah ketimpangan penguasaan tanah akibat.monopoli perusahaan yang sudah terjadi.

Bahwa ketentuan soal jangka waktu hak pengelolaan atas tanah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007. Putusan MK tersebut membatalkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur pemberian HGU selama 95 tahun. Pasal 22 ini telah diputuskan ditolak karena melanggar Konstitusi.

Melawan lupa, pada tanggal 30 Juni 2020 lalu Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jokowi sedang menyiapkan lahan kawasan industri terpadu di Batang. Jejak digital dari rekaman pidato ( bukan memotong dr pidato selengkapnya ) terdengar jelas Presiden mengatakan : “memerintahkan tentang diskon lahan bagi investor, agar para investor datang beramai-ramai ke Indonesia, maka kalau negara lain jual tanah 1 juta kita harus bisa jual dibawahnya 500.000,-”

Memang terdengar seolah olah untuk menciptakan lapangan kerja, hanya sayang tidak jelas tentang jaminan lapangan kerja dengan masuknya investor ke Indonesia. Fakta selama ini investor ( China khususnya ) datang lengkap dengan mendatangkan tenaga kerjanya. Bahkan menimbulkan disparitas tenaga kerja  yang tajam dengan masyakarat disekitarnya.

Tawaran menarik menarik bagi investor, nampak tidak dibarengi dengan aspek perlindungan dan prioritas lapangan kerja ( kesejahteraan  rakyat ) dan keamanan negara dari ancaman lain yang membayakan negara.

Saat ini Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan CEO Corporate Dunia. “Biasanya CEO Corporate Dunia yg minta waktu bisa datang ke Indonesia untuk bertemu Presiden RI,” . “Sekarang sebaliknya Presiden RI yg minta waktu bisa datang ke Amerika untuk bertemu dengan CEO Corporate Amerika,”.

Menurutnya, pertemuan itu cenderung mengesankan Indonesia mengemis waktu kepada Corporate. “Apakah negara sdh sedemikian parah sampai mengemis waktu untuk bertemu?”. Atau Presiden RI sudah kurang pekerjaan harus datang menghadap dan meminta waktu agar bisa menghadap CEO Amerika ?. Menawarkan macam macam investasi yang bisa diambil dengan harga bersaing bahkan tidak segan segan menawarkan diskon.

Kebijakan rezim mudah terbaca karena selalu  memancarkan pesan bahwa kebijakannya bukan hadir dari niat akan mensejahterakan rakyat tetapi hanya karena pesanan Oligargi Kapitalis yang sudah masuk pada pola pikir dan rencana kerja Presiden. Kesan slogan – NKRI harga mati – seperti sudah di ubah menjadi NKRI harga obral. _“Sementara rakyat yang miskin makin terus bertambah,  anjlok ke bawah”. (AHM)

Tags: Rezim Jokowi

Berita Terkait

Anies Baswedan
Headline

Prabowo Subianto Melemah, Anies Baswedan Menguat!

23/04/2023 3:20 AM
Joko Widodo (Jokow)
Headline

Politikus PDIP Membocorkan bahwa Mahfud MD akan Menjadi Pendamping Ganjar Pranowo!

23/04/2023 3:19 AM
Pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDIP dapat Kandas karena Jokowi Lebih Nyaman dengan Prabowo Subianto!
Headline

Pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDIP dapat Kandas karena Jokowi Lebih Nyaman dengan Prabowo Subianto!

23/04/2023 1:21 AM

Recent News

Anies Baswedan

Prabowo Subianto Melemah, Anies Baswedan Menguat!

23/04/2023 3:20 AM
Joko Widodo (Jokow)

Politikus PDIP Membocorkan bahwa Mahfud MD akan Menjadi Pendamping Ganjar Pranowo!

23/04/2023 3:19 AM
Pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDIP dapat Kandas karena Jokowi Lebih Nyaman dengan Prabowo Subianto!

Pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDIP dapat Kandas karena Jokowi Lebih Nyaman dengan Prabowo Subianto!

23/04/2023 1:21 AM
Pakar ekonom senior Rizal Ramli

RR: Mbak Mega Mencalonkan Pangeran TikTok, Ideologi Nasionalisme ternyata Hanya Slogan!

23/04/2023 12:20 AM
PDIP

Ganjar Mermbeberkan Kriteria Cawapresnya, Terdapat Campur Tangan Jokowi!

22/04/2023 11:19 PM
YouTube memperlihatkan Ustadz Khalid Basalamah

Ternyata, Lafadz Niat Usholli dan Nawaitu Bukan Langsung dari Rasulullah SAW, Kata Ustaz Khalid Basalamah Asal Usul Bacaan ini dari…….

22/04/2023 10:16 PM
Kopassus Kocar-kacir Diserang KKB, Pengamat Militer: Diduga, terdapat Keterlibatan Pasukan Asing!

Kopassus Kocar-kacir Diserang KKB, Pengamat Militer: Diduga, terdapat Keterlibatan Pasukan Asing!

22/04/2023 9:17 PM
PDIP

Usai Diumumkan sebagai Capres, Ganjar Pranowo Pulang ke Solo Bareng Jokowi!

22/04/2023 7:17 PM
Karir Rafael Alun sebagai ASN Tamat!

Bukan Raffi Ahmad, Rupanya Artis Inisial R dalam Kasus Rafael Alun adalah Sosok Ini, Nggak Nyangka!

22/04/2023 5:29 PM
Anies Rasyid Baswedan

Habiskan Anggaran Negara, Tokoh Muhammadiyah Meminta Pemerintah tidak Adakan Sidang Isbat

22/04/2023 5:28 PM

Populer

  • Anies, Formula E dan Heineken

    Pemprov DKI akan Bangun Kembali Jalur Sepeda yang Dibongkar, Geisz Chalifah: Otak Dodol Dibanggakan PSI dan PDIP!

    17751 shares
    Share 7100 Tweet 4438
  • APBN Terancam Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat, PDIP Salahkan Pemerintah: Tidak Cermat di Awal, Makanya RRC Berani…

    13861 shares
    Share 5544 Tweet 3465
  • Jadi Bulan-bulanan Usai Bongkar Pedestrian dan Jalur Sepeda, Pj Gubernur Heru Disebut Ingin Menghapus Jejak Kebaikan Peradaban Kota

    2934 shares
    Share 1174 Tweet 734
  • Info A1 Anies Baswedan Gagal Nyapres, Reaksi Internal, dan Respon Global!

    2783 shares
    Share 1113 Tweet 696
  • Gus Wal Mengaharamkan Posko Mudik FPI, Masuk Neraka?

    2025 shares
    Share 810 Tweet 506

ABOUT US

Keuangan News

Follow us on social media:

  • Redaksi
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Tentang Kami
  • Advertisement
  • Privacy
  • Kontak Kami

© 2023 Keuangannews.id

No Result
View All Result
  • Nasional
    • Hukum
    • Kebijakan
    • Makro Ekonomi
    • Peristiwa
    • Politik
  • Internasional
    • Afrika
    • Amerika
    • Asia
    • Australia
    • Eropa
    • Timur Tengah
  • Keuangan
    • Asuransi
    • Leasing
    • Liputan Khusus
    • Perbankan
    • Syariah
    • UKM
  • Investasi
    • Emiten
    • Market / Pasar
    • Properti
  • Khazanah
  • Lifestyle
    • Teknologi
    • Tokoh
    • Travel
    • Wisata
  • Advertorial
  • KN English
  • Opini

© 2023 Keuangannews.id