KNews.id- Permendikbud Ristek No 30 tahun 2021 hanya pengalihan isu pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berbisnis PCR.
“Rakyat harus fokus kasus bisnis PCR yang dilakukan menteri Jokowi. Permendikbud Ristek No 30 tahun 2021 yang memunculkan kontroversi hanya pengalihan isu kasus PCR,” kata aktivis Molekul Pancasila Nicho Silalahi kepada suaranasional.com, Sabtu (13/11).
Menurut Nicho, kasus menteri bisnis PCR menunjukkan persoalan dari kepala negara.
“Ikan busuk dimulai dari kepalanya, tidak ada visi dan misi menteri, yang ada visi dan misi presiden,” ungkap Nicho.
Kata Nicho, Presiden Jokowi juga diam saja terhadap kasus menteri berbisnis PCR.
“Padahal menteri sebagai penyelenggara pemerintahan berbisnis PCR memunculkan konflik kepentingan,” jelas Nicho.
Kasus menteri bisnis PCR, menurut Nicho membuat marah rakyat.
“Di saat rakyat kesusahan akibat Covid-19, menteri Jokowi justru bisnis PCR yang untungnya berlipat ganda,” ungkapnya.
Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.
Melalui akun facebooknya, Edy menyebut sejumlah nama yakni Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menegaskan, isu tersebut sangat tendensius. Arya pun memaparkan sejumlah data-data tes PCR di Indonesia.
“Isu bahwa Pak Erick bermain (bisnis) tes PCR itu isunya sangat tendensius,” ujar Arya kepada Wartawan, Selasa (2/11).
Arya juga menjelaskan, salah satu pemegang saham GSI adalah Yayasan Adaro. Dimana, Adaro hanya memiliki saham sebesar 6 persen. Di lain sisi, yayasan tersebut merupakan yayasan kemanusiaan.
Kemudian, Erick Thohir sejak diamanahkan menjadi Menteri BUMN, tidak lagi aktif untuk mengurusi bisnis dalam yayasan tersebut. Jadi sangat jauh lah dari keterlibatan atau dikaitkan dengan Pak Erick Thohir. Apalagi dikatakan main bisnis PCR jauh sekali.
“Jadi bayangkan, GSI itu hanya 2,5 persen melakukan tes PCR di Indonesia, setelah itu Yayasan kemanusiaan Adaronya hanya 6 persen. Jadi bisa dikatakan yayasan kemanusiaan Adaro ini sangat minim berperan di tes PCR,” tegas dia.
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, membantah Luhut terlibat dalam bisnis tes PCR melalui perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). (AHM/SN)
 yang berbisnis PCR.){kind=link}