KNews.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mencabut UU ITE yang banyak memenjarakan para aktivis maupun orang-orang yang berseberangan pemerintah.
“UU ITE bukan direvisi tapi harus dicabut. Banyak korban dari UU ITE,” kata aktivis Molekul Pancasila Nicho Silalahi dalam pernyataan kepada suaranasional, Selasa (16/2).
Menurut Nicho, pernyataan Presiden Jokowi yang meminta revisi UU ITE sama artinya mantan Wali Kota Solo itu mengakui UU tersebut telah menjerat para aktivis termasuk Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan.
“Harusnya untuk membuktikan konsekuensi pernyataan tersebut, Jokowi meminta semua tahanan yang terkena UU ITE dibebaskan termasuk Jumhur dan Syahganda,” papar Nicho.
Nicho justru khawatir revisi UU ITE memasukkan pasal-pasal yang bisa membungkam lebih tajam para aktivis.
“Kita tahu jejak digital pernyataan Jokowi yang tidak sesuai dengan kenyataan mulai ekonomi meroket, sampai permintaan perkuat KPK tapi melemahkan melalui UU KPK hasil revisi,” jelas Nicho.
Kata Nicho, kalangan DPR yang sudah dikuasai penguasa justru bisa jadi pembenar UU ITE yang direvisi untuk membungkam para pengkritik.
“Omnibus Law Cipta Kerja yang isinya banyak pasal selundupan menguntungkan oligarki saja sudah disahkan. Kita minta bukan revisi cabut UU ITE tersebut,” pungkasnya. (AHM)
Sumber: https://suaranasional.com/2021/02/16/nicho-silalahi-bukan-revisi-presiden-harus-cabut-uu-ite/
 harus mencabut UU ITE yang banyak memenjarakan para aktivis maupun orang-orang yang berseberangan pemerintah.){kind=link}