KNews.id- Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla atau JK menilai Presiden harusnya seperti Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak terlalu terlibat politik jelang akhir masa jabatan. Dia menyinggung hal itu untuk menanggapi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak mengundang NasDem saat rapat bersama para ketum parpol pro pemerintah di Istana Negara.
JK awalnya mengkritisi keputusan Jokowi yang tidak mengundang NasDem saat menemui para ketum parpol di Istana Negara, Selasa (2/5) yang lalu. Menurutnya, Jokowi seharusnya mengundang NasDem.
“Ini point pertama tidak diundang. Tapi, kalau pertemuan itu membicarakan karena di Istana ya membicarakan tentang urusan pembangunan wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya NasDem diundang kan,” kata JK usai bertemu Cak Imin di kediamannya, Jakarta, Sabtu (6/5).
JK pun menduga Jokowi tidak mengundang NasDem lantaran tidak hanya berbicara terkait persoalan negara. Menurutnya, Jokowi membicarakan politik dengan para ketum parpol tersebut. “Berarti ada pembicaraan politik,” imbuhnya.
Atas dasar itu lah, JK lalu mengkritisi sikap Jokowi. Dia menilai Presiden seharusnya tidak terlalu terlibat politik seperti Megawati Soekarnoputri dan SBY saat menjabat dulu.
“Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah,” ujar JK.
Penjelasan Jokowi
Untuk diketahui, Presiden Jokowi memang sempat mengundang para ketum partai politik pendukung pemerintah di Istana Negara, pada Selasa (2/5) yang lalu. Saat itu seluruh ketua umum parpol, minus Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, hadir dalam pertemuan itu. Jokowi pun sempat buka suara terkait tidak diundangnya Surya Paloh.
“Ya memang tidak diundang,” kata Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).
Jokowi mengatakan NasDem saat ini sudah memiliki koalisi sendiri untuk Pilpres 2024. Sementara, lanjut dia, parpol yang kemarin diundangnya ingin membangun kerja sama politik bersama.
“Loh, NasDem itu ya kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang kemarin kumpul kan juga ingin membangun kerja sama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masak yang di sini tahu strateginya, kan mestinya nggak seperti itu,” tuturnya.
Menurut Jokowi, hal seperti demikian wajar adanya. Dia pun menegaskan bahwa dirinya sebagai pejabat politik juga diperbolehkan untuk membahas mengenai politik.
“Dalam politik itu wajar-wajar saja. Biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa, kalau saya bicara politik ya boleh dong. Ya kan. Saya bicara soal pelayanan publik juga bisa dong. Itu tugas seorang Presiden. Hanya memang nanti kalau sudah ada ketetapan KPU, saya,” kata Jokowi sembari tangannya menunjukkan gestur tanda diam. (RZ/DTK)
