KNews.id – Jakarta, Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani masuk dalam bursa bakal calon gubernur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP untuk Pilkada Jakarta 2024.
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Baiklatda) Dewan Pimpinan Daerah PDIP DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mengatakan nama Sri Mulyani masuk bursa bacagub bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini, mantan Panglima TNI Jenderal (purnawirawan) Andika Perkasa, dan Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Ady Wijaya.
“Ada Risma, Sri Mulyani, Andika Perkasa, dan Ady Wijaya,” kata Gilbert.
Anggota DPRD Komisi B DKI Jakarta ini mengatakan baru empat nama tersebut yang muncul dalam pembicaraan internal dan publik. Kendati demikian, ia menegaskan keputusan akan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat PDIP setelah tahap penyaringan baru kemudian diputuskan.
“Kita kasih nama beberapa ke DPP, kemudian ada skala prioritas. Tetapi walaupun nama itu dimunculkan, keputusan tetap di tangan DPP,” ujar Gilbert.
PDIP perlu berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung bakal calon gubernur. Sebab PDIP hanya memiliki 15 kursi dari syarat minimal 22 kursi DPRD DKI untuk mencalonkan calon gubernur apabila memakai perolehan pemilihan legislatif 2024. Sebelumnya PDIP memperoleh 25 kursi DPRD DKI Jakarta dalam Pemilu 2019.
Meski demikian, Gilbert mengatakan PDIP belum menjalin komunikasi dengan partai politik lain di tingkat DPD. Ia mengatakan PDIP membuka komunikasi dengan semua partai.
“Semua partai kita buka komunikasi tentunya ya Jadi kita tidak ada partai tertentu yang kemudian jadi preferensi,” kata dia.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan strategi pascapemilu, termasuk arah politik dan pilkada, akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (rakernas) 26 Mei nanti.
Rakernas PDIP yang berlangsung pada 24 sampai 26 April itu akan memutuskan target PDIP di Pilkada 2024. Hasto menuturkan, target diputuskan berdasarkan pemetaan politik dan PDIP membuka ruang kerja sama.
“Di tingkat nasional kan kami juga kerja sama dengan PPP, Hanura, Perindo. Maka di tingkat kabupaten/kota dan provinsi juga membuka kerja sama sesuai dengan dinamika politik dan kultur politik yang ada,” kata Hasto.
Dari pengalaman yang lalu, Hasto menuturkan PDIP mampu menempatkan kader-kader partai yang muncul dari kalangan rakyat biasa. Hal itu berlangsung melalui proses kaderisasi untuk menjadi pemimpin di tingkat kabupaten kota dan provinsi.
