KNews.id- Terdapat dugaan peran oligarki neo komunisme yang menghilangkan peran Soeharto dalam Keppres Jokowi Serangan Umum (SU) 1 Maret.
“Menghilangkan peranan Letnan Kolonel Soeharto dalam sejarah serangan umum satu Maret akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan TNI, patut diduga boneka oligarki neo komunisme sedang melakukan kegiatan memecah belah TNI,” kata pakar pertahanan dari lembaga pemikiran FKP2B Mayjen (Purn) Deddy S Budiman kepada suaranasional.com, Kamis (3/3).
Kata Deddy, Presiden Jokowi demi kepentingan oligarki neo komunisme dan kepentingan PKC, berani memecah belah TNI dengan Keppres No 2 tahun 2022.
“Berani mengubah sejarah memecah belah bangsa Indonesia pada umumnya dengan memanfaatkan buzzer,” ungkapnya.
Keppres Nomor 2 Tahun 2022 bakal menjadi catatan sejarah yang bisa saja suatu hari dicabut atau direvisi apabila memang keputusan Presiden itu dianggap tidak tepat.
“Bahkan mengandung sebuah kesengajaan untuk menyingkirkan nama Soeharto,” papar Deddy.
Keppres yang menetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang diteken pada tgl 24 Februari 2022 cuma menyebut empat tokoh yang berperan dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.
Hanya nama Sultan Hamengku Buwono IX, Jenderal Soedirman, serta Sukarno dan M Hatta yang disebut ikut berperan mencetuskan serangan. Sedangkan peran Presiden ke-2 RI benar-benar dinihilkan. Deddy mempertanyakan peran Sukarno dan Hatta di Serangan Umum 1 Maret dalam Keppres Nomor 2 Tahun 2022.
“Yang patut dipertanyakan adalah keputusan memasukkan Sukarno dan Hatta sebagai penggerak dan pihak yang menyetujui Serangan Umum 1 Maret 1949. Padahal Dwi Tunggal itu, Sejak 19 Desember 1948, Sukarno-Hatta, termasuk Perdana Menteri Sutan Sjahrir menjadi tawanan rumah Belanda,” jelasnya.
Kata Deddy, pada masa itu, yang mengendalikan Republik Indonesia adalah Syafruddin Prawiranegara.
“Jika Syafruddin saja namanya tidak sebut, mohon maaf apakah pantas malah pemerintah memaksakan nama Sukarno? (yang sedang ditawan Belanda),” ungkapnya.
Deddy menyindir pemerintahan Jokowi yang tidak sekalian memasukkan tokoh-tokoh PKI yang berperan dalam Serangan Umum 1 Maret.
“Kenapa kagak sekalian nama DN Aidit, Nyoto, Sudisman, Muso,” ungkapnya.
Deddy mengatakan, menurut buku sejarah TNI jilid I, justru yang merencanakan dan memimpin serangan umum 1 Maret adalah Letnan Kolonel Soeharto. Dari perjalanan seperti itu, sangat jelas jika seyogyanya proses sejarah ditulis sebagaimana mestinya. Jangan karena tidak suka atau memiliki sikap politik berbeda, maka RI 1 sampai tega menghilangkan jejak dan peran sejarah seorang Letkol Soeharto.
“Kita juga tidak lupa, diorama jenderal Soeharto dan Jenderal Sarwo Edi yang berjasa dalam sejarah penumpasan G30S PKI di Makostrad, seijin Kang Dudung (Pangkostrad), juga dihilangkan,” pungkasnya. (Ade/SN)
 1 Maret.){kind=link}