KNews.id – Jakarta – Militer Myanmar mengerahkan ratusan tentara untuk mengosongkan secara paksa wilayah yang diperuntukkan bagi kawasan ekonomi khusus yang didukung Rusia di bagian selatan negara itu. Sejumlah desa dilaporkan dibakar dan wilayah di sekitarnya diisolasi.
Berdasarkan laporan Reuters yang didapat dari kelompok perlawanan dan seorang aktivis lokal yang mengetahui langsung situasi di lapangan, operasi militer berlangsung di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Dawei atau Dawei Special Economic Zone (SEZ).
Kawasan ini mencakup rencana pembangunan pelabuhan laut dalam dan pembangkit listrik di pesisir Laut Andaman.
Operasi tersebut menjadi indikasi terkuat sejauh ini bahwa pemerintahan Myanmar yang didukung militer bersedia menggunakan kekuatan untuk menghidupkan kembali proyek Dawei. Proyek tersebut dipromosikan sebagai jalur strategis alternatif dari Selat Malaka.
Langkah itu berlangsung bersamaan dengan gencarnya pendekatan diplomatik pemerintah Myanmar. Min Aung Hlaing, yang sebelumnya memimpin junta dan kini menjabat presiden, mempromosikan Dawei sebagai gerbang potensial menuju Asia Selatan dan Asia Barat saat melakukan kunjungan penting ke Thailand bulan ini.
Proyek Dawei kembali dibahas pekan ini ketika Min Aung Hlaing bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow.
Ratusan tentara dikerahkan sejak Juli
Sejak Juli, militer Myanmar telah mengirim ratusan tentara ke Wilayah Tanintharyi di Myanmar selatan, yang berbatasan dengan Thailand dan menjadi lokasi Dawei. Menurut dua sumber yang dikutip Reuters, pengerahan pasukan itu memicu pertempuran dengan kelompok-kelompok perlawanan lokal yang kemudian terpaksa mundur.
“Militer terus menggerakkan pasukannya dan melakukan operasi pembersihan wilayah. Sejumlah desa dan rumah telah dibakar,” kata Saw Dah Ko dari People’s Defence Force Wilayah Tanintharyi kepada Reuters.
Seorang anggota kelompok perlawanan lainnya dari Batalion No. 1 Distrik Dawei, yang berada di bawah Pemerintah Persatuan Nasional atau National Unity Government (NUG), pemerintahan tandingan Myanmar, mengatakan pasukan telah membakar rumah-rumah di sedikitnya tiga desa dan membunuh tiga pekerja kemanusiaan yang membantu komunitas pengungsi.
“Mereka ingin menjalankan KEK Dawei, jadi mereka ingin membersihkan wilayah ini,” katanya. Ia meminta identitasnya dirahasiakan.
Kelompok masyarakat sipil MAGGA Initiative menyatakan tiga pekerja kemanusiaan tersebut ditahan dan dibunuh setelah bertemu dengan pasukan militer yang sedang bergerak maju di Kotapraja Yebyu pada 9 Juli 2026.
Reuters menyatakan belum dapat memverifikasi secara independen laporan-laporan tersebut. Pemerintah Myanmar dan Kedutaan Besar Rusia di Myanmar juga tidak menanggapi permintaan komentar.
Serangan udara dan laut perkuat operasi
Operasi militer semakin intensif setelah Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Kyaw Swar Lin berkunjung ke Myanmar selatan pada akhir Juni. Dalam kunjungan itu, ia meminta tentara melindungi sejumlah “proyek strategis”, termasuk Dawei.
Menurut organisasi pemantau konflik Armed Conflict Location & Event Data atau ACLED, sejak kunjungan tersebut sekitar 700 tentara bergerak memasuki wilayah-wilayah terkait di sekitar Dawei, menyerbu desa dan membunuh warga sipil.
Operasi di sekitar KEK Dawei juga diperkuat oleh serangan udara dan angkatan laut, menurut Saw Dah Ko dan seorang aktivis lokal. Serangan itu membuat kelompok-kelompok perlawanan lokal dengan struktur organisasi yang longgar kewalahan.
“Mereka masuk ke kawasan tersebut, lalu setelah mendapat dukungan angkatan laut, mereka melancarkan serangan ke desa-desa yang berada di dalam wilayah proyek pelabuhan laut dalam,” kata Min Lwin Oo dari Democracy Movement Strike Committee.
“Ketika mereka melancarkan serangan-serangan itu, bentrokan sering terjadi.”
Operasi di Dawei menjadi bagian dari strategi militer Myanmar yang lebih luas untuk merebut kembali wilayah strategis dan kawasan perbatasan yang sebelumnya hilang ke tangan kelompok oposisi sejak kudeta pada 2021.
Kudeta tersebut memicu perang saudara yang telah menewaskan sekitar 100.000 orang dan membuat lebih dari 3,5 juta orang mengungsi.
Militer kemudian menggelar pemilu pada Desember dan Januari yang banyak dikritik. Kelompok oposisi utama tidak diizinkan ikut serta, sehingga membuka jalan bagi Min Aung Hlaing menjadi presiden.
Proyek Dawei lama terhenti
Proyek Dawei pertama kali diluncurkan pada 2008 sebagai usaha patungan dengan Thailand. Proyek tersebut bertujuan memperlancar perdagangan antara negara-negara Asia Tenggara dengan Asia Barat dan Asia Timur.
Namun, pembangunan KEK Dawei terhenti pada 2013 karena penolakan masyarakat setempat dan kekurangan pendanaan.
Pada Januari 2021, hanya beberapa pekan sebelum kudeta, komite yang mengawasi KEK Dawei mengatakan telah mengambil langkah untuk mengakhiri perjanjian-perjanjian 2015 dan 2016 terkait sembilan proyek dalam tahap awal pembangunan.
“Kami sekarang akan memusatkan upaya untuk mencari mitra baru guna mengembangkan potensi Kawasan Ekonomi Khusus Dawei,” kata ketua komite tersebut dalam pernyataan saat itu.
Rusia dilibatkan untuk hidupkan kembali Dawei
Pemerintahan baru Myanmar kini berupaya menghidupkan kembali proyek tersebut dengan dukungan Rusia, salah satu sekutu utama Min Aung Hlaing dan militer Myanmar.
Dalam forum bisnis di Moskow, Rabu, Kepala Pemerintahan Wilayah Tanintharyi Zaw Naing Oo mengatakan proyek tersebut dapat memangkas waktu pengiriman barang empat hingga enam hari dibandingkan jika melalui Selat Malaka.
Media pemerintah Myanmar juga melaporkan bahwa Zaw Naing Oo menyoroti lokasi pelabuhan yang hanya berjarak sekitar 45 kilometer dari ladang-ladang gas lepas pantai utama Myanmar.
Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin mengatakan perusahaan-perusahaan Rusia berniat bekerja sama dengan KEK Dawei untuk meningkatkan perdagangan dan menciptakan lapangan kerja baru, termasuk di sektor usaha kecil dan menengah. Pernyataan itu disampaikan Mishustin pekan ini dalam pertemuannya dengan Min Aung Hlaing.
Sejumlah perusahaan Rusia juga tengah mempertimbangkan investasi, termasuk pada proyek pembangkit listrik, menurut seorang sumber yang dikutip Reuters.
Kepentingan Rusia di Samudra Hindia
Seorang sumber yang mengetahui pertimbangan pemerintah Rusia mengatakan proyek Dawei berpotensi memberi Rusia akses pasar yang lebih besar di Asia Tenggara sekaligus pijakan pelabuhan di kawasan Samudra Hindia.
Sumber tersebut meminta identitasnya dirahasiakan karena sensitifnya persoalan tersebut.
“Risiko di Myanmar masih sangat tinggi,” katanya.
