Muslim mengamati bahwa beberapa pasal seperti pasal penghinaan Presiden berpotensi menjadi alat serang rezim atas kritikan publik.
“Publik itu khawatir juga misalnya pasal penghinaan Presiden dan lembaga lainnya itu bisa dijadikan alat serang rezim terhadap para pengkritik jika terminologi dan batasannya pun tak jelas,” tuturnya.
- Advertisement -
Menurut Muslim RKUHP, yang disahkan DPR memperlemah sistem anti korupsi di Indonesia. “Para koruptor sangat senang dengan RKUHP yang baru saja disahkan DPR,” paparnya.
UU KPK hasil revisi ditambah KUHP, kata Muslim membuat pemberantasan korupsi di Indonesia tidak ada artinya. “Sistem pemberantasan korupsi dirusak termasuk menempatkan orang-orang yang tidak berpihak pada pemberantasan korupsi,” jelas Muslim.
