Muslim mengatakan, kehadiran Jokowi dalam acara KPU cukup dicurigai adanya intervensi penguasa dalam pemilu 2024. “Harusnya KPU independen dan tidak boleh menghadirkan pihak penguasa dalam sebuah acara seperti konsolidasi nasional bersama KPU daerah,” ungkapnya.
Rakyat bisa melakukan mosi tidak percaya kepadaa KPU atas dugaan kecurangan dalam proses verifikasi partai politik. “Dikhawatirkaan rakyat akan menggeruduk dan menduduki KPU,” papar Muslim.
Menurut Muslim, proses seleksi dan perekrutan anggota KPU sudah bermasalah sejak awal sehingga patut dicurigai ada pihak lain yang ingin melakukan intervensi Pemilu 2024. “Mulai dari fit and proper test di DPR sampai penentuan ada dugaaan partai politik ikut bermain,” ungkapnya.
Selain itu, Muslim menyoroti pasukan anti huru-hara milik KPU yang mirip polisi. “Rakyat dianggap musuh harus dihadapi pasukan anti huru-hara KPU yang dipersenjatai pentungan maupun motor tril,” jelasnya.
