Oleh : Damai Hari Lubis – Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan politik)
KNews.id – Jakarta, Muhammadiyah di banyak warta melalui LBH Muhammdiyah (Muhammadiyah), akan atau telah memberi dukungan moral melalui advokasi hukum kepada aktivis Roy dan Rismon.
Apakah niat baik, Mihammadiyah ini merupakan langkah jitu dan efektif ? Atau justru tragis karena bakal berdampak mengubur konsentrasi publik terhadap berbagai peristiwa hukum yang cukup merendahkan moralitas dan mentalitas (intelektualitas) serta menginjak injak harkat martabat dan spirit nasionalisme anak bangsa, yaitu berbagai tragedi hukum ditanah air, seperti anak haram konstitusi untuk segera dimundurkan. kasus PIK 2, 190 tahun HGU untuk kompeni (WNA), temuan OCCRP, terkait bloomberg yang kesemuanya disinyalir wujud nyata eksistensi bibit buah tanaman komprador yang kesemua ilustrasi dan dampak peristiwa hukum ini cukup jelas, yaitu membahayakan tanah air bangsa dan masa depan NKRI.
Terlebih ada ‘sinyal keras’ dalam bentuk red bip terkait kasus Bandara Morowali. Mengutif istilah dari statemen Menhan Syafri Sjamsudin , “JANGAN ADA NEGARA DALAM NEGARA”
Dan ragam sinyal negatif mulai anak haram konstitusi sampai dengan Morowali seperti memiliki benang merah dan engagement (‘ikatan atau pertunangan’ ), karena ditandai beberapa sinyal gelap yang tendensius mengarah adanya dugaan peristiwa hukum delik anslag (makar).
Selanjutnya, jika isu yang berkembang benar berdampak highrisk kepada ke 3 patriot atau kepada 8 orang TSK, tentu bakal dimanfaatkan kembali sebagai panen raya sosok agen intel hitam, lalu ironis menjadi alih isu untuk menenggelamkan semua hasil “buah politik konspirasi” dari isu anak haram konstitusi sampai (pinggir) pantai indah kapuk, lalu undangan 190 tahun kompeni, lalu Morowali dan lainnya peristiwa hukum yang super negatif dan sensitif, karena cenderung warta kasus yang melibatkan Roy Suryo, Rismon dan Tifa (RRT) bakal meluncur deras, dan kembali menyedot perhatian publik plus ditaburi aroma bunga bangkai sosok banci tampil yang mimikiris jubah menjadi ‘pahlawan kesiangan.’
Jika diksi publik sesat terkait Muhammadiyah yang publis kaya raya, namun ternyata kikir dukungan moral pada aksi nyata (kepentingan umat) atau tidak liner dengan salah satu fungsi sosial Muhammadiyah dengan misi yang prinsipnya amat mulia, terkait edukasi, yang secara hakekat adalah “memerangi kebodohan atau membangun kecerdasan dan mentalitas umat, demi mencegah kerusakan moral, (building mentality and preventing moral decay), maka agar dikatakan para petinggi stake holder Muhammidyah kaya raya yang terbukti memiliki aset triyunan rupiah, termasuk aset barang tak bergerak diluar negeri ternyata carefully atas kebutuhan dan keselamatan anak bangsa secara general, maka ideal segera tunjukan ada aksi hukum melalui kantor aparatur yang berwenang diberbagai wikyah ditabah air, terkait adanya unsur dugaan yang kriterianya mangandung kategori gejala delik umum, delik khusus dan delik makar, maka Muhammdiyah akan bertambah proprosional jika melakukan “aksi lebih’ nyata dalam ruang lain daripada dugaan Ijazah Palsu. Selain representasi (delegatif) Muhammdiyah melalui para aktivis tidak dilabeli oleh publik mirip banci tampil atau pahlawan kesiangan dan berdampak dipenjarakan beberapa pejuang.
TPUA cukup berterimakasih kepada Muhammadiyah ketika eks Ketum Muhammadiyah Dr.Amin Rais, mensuport dengan pola hadir saat TPUA mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada persidangan gugatan Jokowi Ijazah Palsu pada tahun 2024.
Penulis tidak setuju jika ada tengara publik terhadap aktivitas hukum (LBH) darimanapun asalnya, termasuk dari organisasi Muhammadiyah yang sejatinya diyakini beniat baik dengan pola advokasi (bantuan hukum) kepada para aktivis dan nyata, namun jangan sampai perbuatan baik terkontaminasi dari pihak pihak yang tak bertanggung jawab, sehingga tidak menyadari telah sengaja dihela untuk menjadi tunggangan atau umpan tarik oleh pion intel hitam, bahkan jangan sampai dipertanyakan oleh publik “sudah tertularkah?”
(FHD/NRS)
