KNews.id- Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan ada banyak nama Ibu Kota Negara (IKN) baru yang disiapkan. Setidaknya ada 80 lebih nama yang diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dari nama-nama yang diajukan tersebut, Presiden Jokowi memilih kata Nusantara. Sebab, dianggap paling dikenal oleh Internasional sejak lama dari nama lainnya.
Sebelumnya sempat netizen memberikan berbagai usulan nama, antara lain “Saint Jokoburg” dan “Jokograd”. Kedua nama ini muncul menjadi yang teratas diantara 11 nama yang disarankan netizen pengguna media sosial itu. Selain itu ada netizen menyarankan “Kartanegara” sebagai nama baru. Nama itu diambil dari nama kerajaan Hindu Kutai Kartanegara, yang memang pernah berdiri di Kaltim di abad ke-4.
Bagaimana perjalanan Ibu Kota Baru ‘Nusantara’ Indonesia, berikut ringkasannya:
Soal lokasi ibu kota Nusantara, cukup berliku butuh beberapa waktu sampai Presiden Jokowi menyampaikannya ke publik. Pada akhir Agustus 2019, Jokowi memastikan bahwa Indonesia akan punya ibu kota negara yang baru di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.
Dipilihnya lokasinya ini berdasarkan atas pertimbangan : risiko bencana minimal, lokasinya yang strategis ditengah-tengah Indonesia, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang yaitu Balikpapan dan Samarinda, memiliki infrastruktur relatif lengkap dan telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah sebesar 180.000 hektar.
Sebelumnya sempat beredar spekulasi, lokasi ibu kota ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kini di lokasi pusat ibu kota, sudah ditanam tiang beton sebagai titik nol dari pusat ibu kota baru. Menkeu Sri Mulyani sempat mendatangi lokasinya beberapa waktu lalu.
Pemerintah dan dewan perwakilan rakyat (DPR) telah mulai membahas Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Bila berjalan mulus, maka pemindahan status ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) akan dilakukan pada Semester I-2024.
RUU IKN juga dijelaskan, IKN dalam menjalankan fungsinya akan memiliki pemerintahan, tugas, dan wewenang yang diatur secara khusus dalam UU IKN tersebut. Selain itu, IKN akan menjadi tempat kedudukan bagi lembaga negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi atau lembaga internasional.
Dalam RUU IKN tersebut juga dijelaskan, pemerintah pusat dapat menentukan lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural, lembaga pemerintah lainnya, dan aparatur sipil negara yang tidak dipindahkan kedudukannya ke wilayah IKN.
Adapun pemindahan kedudukan IKN yang dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (2) akan dilakukan secara bertahap berdasarkan Rencana Induk IKN. Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Ahmad Doli Kurnia meyakini RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) bisa disahkan di awal tahun depan. Sesuai dengan permintaan pemerintah.
“Awal tahun (disahkan jadi UU). Jadi kan kita ini masa sidang berjalan sampai tanggal 16 (Desember) kemudian reses, tanggal 11 Januari masuk (masa sidang 2022). Nah sampai Februari-an ya di antara itu (pengasahan UU IKN),” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menetapkan estimasi anggaran pembangunan IKN sekitar Rp 466 triliun. Anggaran ini akan terbagi dalam tiga skema yakni APBN, swasta dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Berikut rinciannya:
Melalui APBN porsinya 19,2% atau Rp 89,472 triliun. Anggaran dari APBN akan digunakan untuk:
- Infrastruktur pelayanan dasar
- Istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri
- Rumah dinas PNS/TNI/Polri
- Pengadaan lahan
- Ruang terbuka hijau
- Pangkalan militer
Melalui Swasta dengan porsi 26,2% atau sebesar Rp 122,092 triliun. Dana dari swasta akan digunakan untuk:
- Perumahan umum
- Perguruan tinggi
- Science Techno Park
- Peningkatan bandara, pelabuhan, dan jalan tol
- Sarana kesehatan
- Shopping mall
- MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition)
Melalui KPBU porsinya 54,6% atau sebesar Rp 254,436 triliun. Adapun total dana dari KPBU ini akan digunakan untuk:
- Gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif
- Infrastruktur selain yang tercakup APBN
- Sarana pendidikan dan kesehatan
- Museum dan lembaga pemasyarakatan
- Sarana penunjang
Untuk tahap awal akan dilakukan pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung DPR/MPR dan perumahan. Ini juga termasuk pemindahan ASN/PNS tahap awal. Jumlahnya pada tahap mencapai ratusan ribu PNS dari 3 juta lebih PNS pusat di Indonesia.
“Pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500 ribu penduduk tahap awal,” tulis dalam situs IKN yang dikutip, Senin (17/1).
Selain itu, pemerintah merencanakan bahwa Presiden RI akan merayakan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Kawasan IKN pada 2024 mendatang.
Sebelumnya  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Tjahjo Kumolo menyebut 3% PNS/ASN tidak bisa dipindahkan ke Kaltim karena tingkat pendidikannya hanya lulusan SMP-SMA. Kemudian, sekitar 20% PNS akan pensiun pada 2023-2024.
Oleh karena itu, untuk mengisi tugas PNS/ASN di Kalimantan Timur, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan membuka rekrutmen CPNS dengan spesifikasi harus menguasai Teknologi Informasi atau Information Technology (IT).
Tjahjo berkata, PNS yang tidak mau dipindahkan dan tidak mengundurkan diri bisa tetap menjadi abdi negara. Akan tetapi, dia hanya akan mendapatkan gaji pokok dengan upah minimal, tanpa ada tunjangan kinerja.
Pada akhir 2019 sudah ada rancangan ibu kota baru karya Tim Urban+ berhasil menjadi pemenang dari Sayembara Desain Ibu Kota Negara (IKN). Setelah itu rancangan ini dimatangkan dengan pra desain pembangunan istana presiden dan Istana Negara.
Rancangan kantor baru Presiden Joko Widodo dan Istana Negara baru di ibu kota baru makin terlihat jelas. Hal ini terungkap setelah pemenang sayembara Istana Garuda Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur, yaitu seniman Nyoman Nuarta menuangkan rancangan final di media sosial. Ia pun mengonfirmasi Jokowi sudah setuju.
“Sudah final, bapak presiden mengharapkan saya bisa terlibat mengawal desain itu,” katanya kepada CNBC Indonesia, Selasa (4/1/21).
Desain istana ibu kota baru sempat mendapat pertentangan dari beberapa Asosiasi Arsitek karena dinilai kuno atau ketinggalan zaman di era digitalisasi. Namun, Nyoman Nuarta enggan ambil pusing. Ia tetap menyiapkan desain istana dengan konsep burung garuda hingga akhirnya disetujui Jokowi.
Nyoman Nuarta merupakan pemenang sayembara Istana Presiden di IKN pada 29 Maret 2021 lalu, yang digelar oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bermula dari Rapat Koordinasi Sayembara Istana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara.
Nyoman adalah pembuat patung tembaga Garuda Wisnu Kencana (GWK) Bali ini diminta untuk menyiapkan konsep gagasan desain bangunan gedung khusus, seperti Istana Presiden/Wakil Presiden, Komplek DPR/MPR/DPD, Mahkamah Agung, Kementerian/Lembaga, Masjid, Gereja Katolik, Gereja Protestan, Wihara, Kelenteng. Dan Nyoman bisa menyelesaikan konsep itu semua. (AHM/cnbc)
 baru yang disiapkan.){kind=link}