KNews.id – Jakarta, Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Yasardin mengungkapkan, hakim Pengadilan Negeri Medan, Khamozaro Waruwu, sering mendapat teror berupa sambungan telepon misterius sebelum rumahnya terbakar. Khamozaro adalah hakim yang menangani perkara korupsi proyek jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara.
“Menurut informasi, sebelum kebakaran terjadi, beliau (Khamozaro) sering ditelepon. Tapi, setiap diangkat, peneleponnya tidak mau berbicara,” kata Yasardin di gedung Mahkamah Agung, Kamis, 6 November 2025.
Panggilan telepon misterius itu terjadi lebih dari sepuluh kali dengan nomor yang selalu berganti. Yasardin belum bisa memastikan apakah kebakaran rumah Khamozaro pada 4 November 2025 berkaitan dengan perkara yang sedang ia tangani.
“Kalau disebut indikasi, mungkin saja. Tapi kami belum bisa memastikan keterkaitannya dengan kasus yang menjadi perhatian masyarakat Sumut itu,” ujarnya.
Khamozaro saat ini memimpin sidang perkara korupsi proyek jalan di Sumatera Utara dengan terdakwa Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Akhirun Piliang alias Kirun dan Direktur PT Rona Namora Rayhan Dulasmi Piliang. Sidang keduanya telah memasuki tahap penuntutan.
Dalam sidang yang digelar pada Rabu, 24 September 2025, di Pengadilan Negeri Medan, Khamozaro Waruwu meminta saksi Andi Lubis mengakui secara jujur kehadiran rombongan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution ke Sipiongot dalam rangka survei jalan.
“Saudara saksi, kedatangan Gubernur dan rombongan dalam rangka off road atau survei jalan yang akan ditender?
Saudara saksi diperintah oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut menunjukkan jalan rusak yang akan dibangun. Itu bukan off road, melainkan survei jalan yang akan ditender. Saudara saksi jangan bohong,” kata hakim Khamozaro mencecar Andi Lubis.
Khamozaro Waruwu juga menggali Peraturan Gubernur Sumut soal pergeseran angggaran dari sejumlah dinas di Pemprov Sumut ke Dinas PUPR Pemprov Sumut yang dijadikan dasar anggaran pembangunan jalan.
“Soal pergeseran anggaran ini, setelah kita dengar kesaksian saksi Muhammad Haldun, saya minta jaksa menghadirkan Pj Sekda Sumut saat itu, Effendy Pohan, dan Gubernur Sumut pada sidang berikutnya. Kita mau tanyakan dasar hukum Pergub Sumut mengenai pergeseran anggaran yang dilakukan hingga enam kali. Semua orang sama di depan hukum. Saudara saksi (Muhammad Haldun), jangan takut kehilangan jabatan, takutlah kepada Tuhan,” kata Khamozaro.
Namun, hingga saat ini, KPK tak kunjung menghadirkan Bobby Nasution ke persidangan. Bahkan KPK tak pernah memeriksa Bobby, kendati namanya disebut dalam persidangan.
Dalam laporan majalah Tempo edisi 2 November 2025, disebutkan bahwa penyidik KPK sebenarnya telah menyiapkan surat panggilan untuk Bobby. Seorang penyidik bercerita kepada Tempo, tak satu pun dari tiga Kepala Satgas KPK yang menangani kasus tersebut berani menandatangani surat itu. “Mereka tidak berani, entah apa yang ditakuti,” kata penyidik itu.
Salah satu Kepala Satgas yang dimaksud adalah Rossa Purbo Bekti. Menurut sumber lain di KPK, Rossa bahkan menolak menggeledah kantor Gubernur Sumatera Utara.
Dalam kasus proyek jalan ini, KPK telah menetapkan lima tersangka. Selain Akhirun dan Rayhan, tersangka lain adalah mantan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas PUPR Gunung Tua Rasuli Efendi Siregar, dan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Sumatera Utara Heliyanto. Berkas ketiganya belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan.
Mahkamah Agung telah meminta Kapolda Sumatera Utara dan Mabes Polri menyelidiki penyebab kebakaran di rumah Khamozaro. “Kami berharap aparat berwajib mengusut secara sungguh-sungguh, apa penyebab kebakaran itu, apakah ada kaitannya dengan peran Pak Khamozaro sebagai hakim dalam perkara korupsi atau tidak,” ujar Yasardin.
Dalam kebakaran itu, kamar utama rumah Khamozaro Waruwu hangus terbakar. Sejumlah berkas penting yang disimpan di dalamnya dilaporkan ikut musnah.
