KNews.id- Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, kembali angkat bicara soal pembentukan Holding Ultra Mikro. Kali ini Ketua atau Co-Chair the Coalition of Finance Ministers for Climate Action periode 2021-2023 itu menegaskan, tujuan pemerintah membentuk Holding Ultra Mikro untuk memperluas pelayanan dan mendorong ultra mikro untuk terus maju dan berkembang.
“Pandemi Covid-19, tidak melemahkan fokus APBN untuk terus mendukung masyarakat dan pelaku usaha terutama pengusaha Ultra Mikro (UMi) dalam menggerakkan ekonomi. Usaha UMi harus dapat akses pembiayaan dan naik kelas ke segmen mikro,” tulis Sri Mulyani seperti yang ditulis dalam caption instragramnya.
Sri Mulyani menambahkan, sinergi dan integrasi bisnis operasi BUMN di bidang pelayanan pembiayaan UMi dilakukan tiga BUMN, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, dan PT Pegadaian. Sinergi tiga BUMN ini diharapkan bisa melakukan pelayanan pembiayaan meningkat dari 15 juta nasabah UMi menjadi 29 juta nasabah pada tahun 2024.
“Pemerataan kesejahteraan dan kesempatan kerja akan meluas. Pelaku UMi dapat menikmati berbagai layanan produk pembiayaan yang lebih lengkap serta potensi pendanaan yang lebih murah,” tulisnya lagi.
“Pemerintah berharap pelaku usaha ultra mikro dapat segera merasakan manfaatnya. Cek slide untuk mengetahui komitmen holding dalam pengembangan ekosistem UMi. Mari kita bangun dan perkuat usaha ultra mikro dan usaha kecil menengah untuk Indonesia maju.”
Sebelumnya Sri Mulyani menjelaskan pembentukan Sinergi Ekosistem Ultra Mikro atau holding ultra mikro. Pembentukan holding ini akan diawali dengan aksi korporasi penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue dari Bank BRI.
“Holding dilakukan melalui persetujuan rights issue dari BRI di mana negara akan ambil bagian seluruhnya dengan cara alihkan seluruh sahan Seri B dari PNM dan Pegadaian diserahkan ke BRI,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR secara virtual.
Sri Mulyani mengatakan, right issue Bank BRI akan dilakukan setelah mendapatkan arahan dari komite privatisasi dan rekomendasi Menteri Keuangan serta konsultasikan dengan DPR, sesuai dengan PP Nomor 33 tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perseroan.
“Seluruh saham Seri B negara dalam Pegadaian dan PNM akan disetorkan kepada BRI dalam rangka partisipasi pemerintah dalam rights issue BRI tersebut, sehingga pemerintah akan tetap terjaga sahamnya di BRI 56,75 persen. Namun dari partisipasi ini, kita digunakan dengan menyerahkan PT PNM dan Pegadaian kepada BRI.” (Ade)
Sumber: CNBCIndonesia
