KNews.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya beretorika dengan menyebut banjir di Kalimantan akibat tambang dan perkebunan.
“Jokowi sendiri yang menyetujui adanya food estate yang merusak hutan termasuk tambang dan perkebunan dengan Omnibus Law. Sekarang ia menyebut tambang dan perkebunan penyebab banjir. Ini menandakan pernyataan Jokowi hanya retorika,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional.com, Kamis (9/12).
Menurut Muslim, Jokowi dalam pertemuan G-20 menyebut deforestasi berkurang.
“Banjir Sintang menjawab kebohongan di forum G-20 yang melibatkan berbagai negara,” papar Muslim.
Kata Muslim, Omnibus Law justru menjadi legitimasi pengusaha tambang dan perkebunan merusak hutan demi investasi.
“Sejak semula, para ahli terjadi deforestasi besar-besaran di era Jokowi terlebih lagi setelah disahkan Omnibus Law,” jelas Muslim.
Muslim meminta Presiden Jokowi segera membatalkan food estate, pertambangan dan perkebunan di wilayah hutan.
“Jokowi tidak berani karena diduga mendapat bantuan dana dari pengusaha tambang dan perkebunan ketika Pilpres 2019,” pungkasnya.
Presiden Jokowi mengakui kerusakan lingkungan di sekitar sungai di Kalimantan akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan. Hal itu ia sampaikan saat mengunjungi Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Jokowi mengatakan perlu ada perbaikan di daerah tangkapan air hujan di Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Hal itu guna memperbaiki dampak kerusakan yang ada.
“Di daerah aliran sungai, baik Sungai Kapuas, Sungai Melawi, di hulunya ini banyak yang rusak karena hal-hal yang berkaitan dengan pertambangan dan juga kerusakan hutan karena perkebunan,” kata Jokowi di Sintang, disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (8/12). (AHM/SN)
 hanya beretorika dengan menyebut banjir di Kalimantan akibat tambang dan perkebunan.){kind=link}